Dinkes Sulsel Operasikan RS Regional Bone Bergantung Progres Pembangunan

Plt Kadinkes Sulsel memaparkan kondisi proyek RS Regional Bone beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa

Makassar -

Rumah Sakit (RS) Regional Bone ditargetkan mulai beroperasi terbatas pada akhir November atau awal bulan Desember 2022. Namun Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengatakan operasional terbatas itu masih bergantung pada kesiapan fisik bangunan.

"Kalau rencana kita tetap seperti itu. Cuma masalahnya fisik bangunan kan. Kita tergantung fisik bangunan," ungkap Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sulsel Erwan Tri Sulistyo kepada wartawan, Rabu (9/11/2022).

Erwan mengatakan proses pembangunan RS Regional Bone masih terus dikerjakan. Namun dia tidak menjelaskan lebih detail soal persentase penyelesaian hingga sekarang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau bangunannya memungkinkan untuk bisa operasional, ya kita operasional," katanya.

Erwan mengaku pihaknya tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk operasional terbatas. Mulai dari alat-alat kesehatan, sumber daya manusia (SDM) hingga mobil ambulans.

"Nah cuma fisik bangunannya ini lah yang menentukan apakah bisa operasional atau tidak," tuturnya.

Lebih lanjut Erwan menjelaskan, seluruh dokumen perizinan RS Regional Bone sedang proses pengurusan. Dia bahkan mengklaim salah satu izin yang telah selesai pengurusannya adalah izin mendirikan bangunan.

"Kemudian izin mendirikan rumah sakit lagi itu kemarin suratnya sudah kita berikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bone," sebutnya.

"Kemudian untuk izin operasionalnya, menunggu persiapan untuk operasional dari Rumah Sakit Bone. Ada item-item yang harus kita penuhi untuk izin operasionalnya," imbuhnya.

Selain itu, Erwan mengakui bahwa RS Regional Bone belum melakukan pengadaan tenaga kesehatan (nakes). Bahkan dalam APBD Perubahan 2022 menurutnya gaji nakes RS Regional Bone belum dianggarkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Erwan mengatakan selama masa operasional terbatas pihaknya akan menggunakan nakes yang diambil dari 7 rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov).

"Kita kan punya 7 rumah sakit Pemprov. Jadi nanti tim dari BKD itu akan menyiapkan dari rumah sakit Pemprov," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sementara terkait kritikan DPRD Sulsel mengenai jaminan keselamatan pasien dan nakes, Erwan mengaku Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berjalan selama masa operasional terbatas.

"Di situ memang K3-nya yang berperan bagaimana supaya semua bisa berjalan. Baik pembangunannya, maupun pelayanannya kepada masyarakat dan pasien-pasien," tukasnya.

Sebelumnya, DPRD Sulsel mengkritik rencana operasional terbatas RS Regional Bone. DPRD menilai operasional terbatas memiliki risiko yang cukup besar karena pelayanan kesehatan dan kelanjutan pembangunan RS berjalan bersamaan.

"Untuk apa pengoperasian terbatas juga kalau aktivitas konstruksi sedang berlangsung?" ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Irfan AB saat ditemui, Rabu (9/11).

Irfan mengatakan pihaknya sejak awal memang tidak setuju dengan pengoperasian terbatas. Dia menginginkan pembangunan RS Regional Bone bisa selesai dirampungkan dan langsung beroperasi penuh.

"Ada orang sakit datang tiba-tiba kena alat-alat berat kan bisa tambah runyam lagi," katanya.

"Misalnya suara-suara bising di situ. Tidak bisa dengar suara bising, tiba-tiba dengar suara bising. Langsung drop. Itu kan masalah baru lagi," sambungnya.