Dinkes Sulsel Operasikan RS Regional Bone Bergantung Progres Pembangunan

Sementara terkait kritikan DPRD Sulsel mengenai jaminan keselamatan pasien dan nakes, Erwan mengaku Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berjalan selama masa operasional terbatas.

"Di situ memang K3-nya yang berperan bagaimana supaya semua bisa berjalan. Baik pembangunannya, maupun pelayanannya kepada masyarakat dan pasien-pasien," tukasnya.

Sebelumnya, DPRD Sulsel mengkritik rencana operasional terbatas RS Regional Bone. DPRD menilai operasional terbatas memiliki risiko yang cukup besar karena pelayanan kesehatan dan kelanjutan pembangunan RS berjalan bersamaan.

"Untuk apa pengoperasian terbatas juga kalau aktivitas konstruksi sedang berlangsung?" ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Irfan AB saat ditemui, Rabu (9/11).

Irfan mengatakan pihaknya sejak awal memang tidak setuju dengan pengoperasian terbatas. Dia menginginkan pembangunan RS Regional Bone bisa selesai dirampungkan dan langsung beroperasi penuh.

"Ada orang sakit datang tiba-tiba kena alat-alat berat kan bisa tambah runyam lagi," katanya.

"Misalnya suara-suara bising di situ. Tidak bisa dengar suara bising, tiba-tiba dengar suara bising. Langsung drop. Itu kan masalah baru lagi," sambungnya.