.webp)
Wakil Bupati Enrekang Asman mengancam akan memberhentikan tenaga kesehatan (nakes) yang melakukan mogok kerja gegara protes terancam tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Asman menegaskan pihaknya tengah mencarikan solusi terkait masalah tersebut.
"Masalah ini kami sementara komunikasikan ke Kementerian, jadi kalau saya masuk kerja saja dulu sambil tunggu hasilnya, jangan begini (mogok). Jangan sampai kita cari pengganti nakes, karena masyarakat juga butuh pelayanan ini," ujar Asman kepada detikSulsel, Selasa (8/11/2022).
Asman juga meminta maaf atas lalainya RSUD Massenrempulu dan Dinas Kesehatan yang menyebabkan 227 nakes terancam tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Dia berjanji akan segera mencarikan solusi atas masa depan ratusan nakes.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mewakili Pemkab Enrekang mohon maaf atas ketidaknyamanan terkait tidak tervalidasi datanya para nakes. Kita upayakan dapat solusi atas kejadian ini," jelasnya.
Meskipun nantinya para nakes tidak lolos PPPK mereka akan bisa digaji oleh RSUD Maasenrempulu dengan upah minimum pokok (UMP) kabupaten.
"Tahun depan RSUD Massenrempulu itu sudah mengelola manajemen sendiri, artinya para nakes di sana kami akan prioritaskan untuk digaji sesuai UMP. Bagaimanapun mereka juga berjasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama ini," tandasnya.
Asman menegaskan saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan PAN-RB. Dia pun menegaskan bahwa para nakes tidak ada alasan untuk melakukan mogok kerja.
Sementara itu, salah seorang nakes yang sempat mogok kerja dan berunjuk rasa karena terancam tidak bisa mengikuti seleksi PPPK mengaku diancam diberhentikan oleh Wabup Asman.
"Kemarin Pak Wakil Bupati bilang kalau kita tidak masuk kerja akan digantikan. Makanya teman-teman kembali masuk bekerja," kata salah seorang nakes RSUD Massenrempulu inisial H kepada detikSulsel, Selasa (8/11).
Atas ancaman tersebut, H dan nakes lainnya terpaksa masuk bekerja karena takut diganti. Meski mereka was-was terkait masa depan mereka yang terancam tak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.
"Kami tidak tau nasib kami. Kita tidak bisa masuk PPPK artinya kita ini masih akan menjadi honorer," katanya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 227 nakes honorer RSUD Massenrempulu Enrekang mogok bekerja, Senin (7/11) kemarin. Aksi tersebut dilakukan karena mereka terancam tidak bisa mengikuti seleksi PPPK.
"Kami melakukan aksi mogok bekerja. Kami tidak terima kalau kami tidak bisa ikut seleksi PPPK nanti, karena itu bukan kesalahan kami," kata salah seorang nakes inisial H kepada detikSulsel, Senin (7/11).
Adapun tuntutan nakes dalam aksi itu di antaranya, mendesak Pemkab Enrekang menunda proses rekrutmen PPPK. Mendesak Pemkab untuk melakukan peninjauan ulang terhadap formasi PPPK tenaga kesehatan, dan formasi PPPK hanya boleh diisi tenaga honorer yang sudah mengabdi di rumah sakit.
(hsr/nvl)
