.webp)
Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal malik mengukuhkan dan melantik pengurus Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Sulawesi Barat di Graha Sandeq Gedung PKK, hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Ia mengatakan pentingnya berkolaborasi dalam melakukan pencegahan korupsi.
"Kami berharap kehadiran KAD sebagai mitra kami, kita mencoba untuk menghilangkan praktek extra ordinary crime di Sulbar. Kolaborasi adalah kuncinya, kolaborasi dengan KPK dan seluruh pihak," ucap Akmal dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11/2022).
Akmal mengatakan Pemerintah Provinsi Sulbar bersama KAD berkomitmen untuk menghilangkan perilaku korupsi. Selain itu, menurutnya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya pemerintah saja yang bekerja. Karenanya, pemberantasan korupsi harus melibatkan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemda akan membantu. Terkait Isu penanganan korupsi KAD di depan kita. Saya berharap KAD segera siapkan rencana aksinya," kata Akmal.
Selain itu, ia berharap KAD yang telah dilantik dapat melakukan kanalisasi, sosialisasi serta bekerja bersama melahirkan entrepreneur yang mampu mendorong daerah lebih baik. Ia juga menginginkan KAD bisa meningkatkan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Sulbar.
"Kalau KAD berhasil meningkatkan SPI kita akan berikan reward," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Ipi Mariati Kuding menyampaikan selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan. Pengukuhan ini merupakan upaya mendorong tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
"KPK bertugas untuk melakukan pencegahan, penindakan terhadap potensi terjadi korupsi. Salah satunya dengan mendorong agar tata kelola pemerintahan yang baik dengan clean and good governance," ujar Ipi.
Selain itu, kata Ipi, tata kelola perusahaan yang baik dan bersih diwujudkan dengan serangkaian kajian. Salah satunya dengan pemetaan untuk mencegah tindakan rawan korupsi. Tugas KPK selanjutnya adalah melakukan pencegahan pada badan usaha, sehingga KPK selalu mengingatkan ada banyak kesempatan yang dapat menjerat semua untuk melakukan tindakan korupsi.
"Sektor bisnis sebagai sektor strategis sehingga KPK menempatkan sektor bisnis sebagai upaya untuk pencegahan korupsi,"ujarnya.
Di sisi lain, Ketua KAD Sulbar Taslim Tammauni mengapresiasi kemitraan yang telah terbangun bersama Pj Gubernur. Sebagai ketua terpilih, ia mendorong kolaborasi untuk meningkatkan supremasi hukum di wilayah Sulbar. Tujuannya adalah agar pencegahan korupsi bisa ditegakkan.
"Karena Sulbar perlu penegakan hukum. Harapan saya dengan lahirnya KAD kita bisa berkolaborasi lebih baik karena masih banyak oknum korupsi di Sulbar. Kita ingin supremasi hukum ditegakkan di Sulbar," pungkas Taslim.
Untuk diketahui, pelantikan tersebut dihadiri Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Ipi Mariati Kuding bersama sejumlah jajaran KPK RI, dan perwakilan Forkopimda.
(ncm/ega)
