.webp)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus meningkatkan program Data Desa Presisi (DDP). Dalam hal ini, DDP di Sulbar menjadi dasar dalam menentukan berbagai kebijakan ke depan.
PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik pun mengatakan hampir seluruh daerah di Sulbar tidak memiliki data yang kuat. Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program DDP lantaran persoalan yang paling riil dihadapi birokrasi adalah data. Hal inilah juga yang membuat Sulbar menjadi daerah dengan desa terbanyak mengadopsi program DDP.
"Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas," ujar Akmal Malik dalam keterangan tertulis, Jumat (4/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan pencacahan data di 45 desa. Selanjutnya, pihaknya menargetkan 530 desa di Sulbar mengadopsi program DDP.
Meski demikian, Akmal Malik mengaku keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, menindaklanjuti hal ini, dirinya telah menemui sejumlah instansi kementerian/lembaga untuk membahas kesiapan DDP.
Adapun instansi tersebut di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) & Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
"Ini sebagai upaya kita mewujudkan Data Desa Presisi di Sulbar," pungkasnya.
(ncm/ega)
