.webp)
Pembangunan Stadion Mattoanging dinilai tidak mungkin lagi untuk dikerjakan pada tahun anggaran 2022. Sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berniat mengalihkan anggaran yang tidak terserap untuk membayar dana bagi hasil (DBH) yang belum ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin mengatakan hal ini dilakukan agar anggaran Stadion Mattoanging tidak sia-sia. Pasalnya, tutup tahun 2022 kurang dari dua bulan lagi.
"Daripada anggaran (pembangunan Stadion Mattoanging) itu sia-sia, dana bagi hasil (DBH) juga sementara kita dalam pantauan. Maka yang tidak terserap kita minta alihkan ke dana bagi hasil," ungkap Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin kepada wartawan, Senin (7/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darmawangsyah menjelaskan sisa waktu yang sangat mepet membuat Stadion Mattoanging tidak mungkin lagi dikerjakan tahun ini.
"Kita berpikir bahwa ini kan tinggal satu bulan menuju Desember. Tidak mungkin itu selesai dengan angka Rp 60 miliar (Rp 66,2 miliar)," katanya.
Di sisi lain, pembayaran DBH sangat penting karena merupakan hak bagi pemerintah kabupaten/kota. Darmawangsyah juga menyebut Pemprov Sulsel juga telah menerima perintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera menyelesaikan pembayaran DBH.
Kendati demikian, Darmawangsyah mengatakan Stadion Mattoanging kembali mendapat alokasi anggaran di tahun 2023.
"Tapi untuk stadion Mattoanging itu tetap akan kita anggarkan untuk tahun depan. Jadi jangan sampai ada yang plesetkan bahwa kita tidak peduli dengan stadion, tidak," tuturnya.
Darmawangsyah mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov terkait metode peralihan yang akan digunakan nantinya. Salah satunya jika Pemprov menggunakan perubahan parsial nantinya.
"Ya kita serahkan ke Pak Gubernur saja. Karena dimungkinkan di undang-undang terkait parsial anggaran. Yang penting parsialnya dilaporkan ke DPRD," tukasnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
BKAD Sulsel Bungkap Soal Pengalihan Anggaran Stadion Mattoanging
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan (Sulsel) bungkam soal rencana mengalihkan anggaran pembangunan Stadion Mattoanging. Kepala BKAD Sulsel Muhammad Rasyid seakan menghindari pertanyaan awak media soal pengalihan anggaran tersebut.
Rasyid yang tengah menggelar pertemuan di ruangan Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin. Beberapa waktu kemudian, tampak Rasyid keluar dan terus berjalan melewati barisan wartawan yang menunggunya hingga sampai ke parkiran.
Rasyid tampak sudah hampir memasuki kendaraannya dengan diajukan beberapa pertanyaan soal rencana peralihan anggaran tersebut. Namun Rasyid tidak memberikan jawaban yang jelas.
"Tidak, tidak adapi anunya. Tidak adapi," jawab Rasyid kepada wartawan, Senin (7/11).
Ketika kembali ditanya untuk memperjelas apa yang menurutnya tidak ada, Rasyid kembali mengulangi jawaban yang hampir sama.
"Tidak ada. Tidak ada," pungkasnya sambil menutup kendaraan dan pergi meninggalkan wartawan.
Pemprov Sudah Komunikasikan ke DPRD Soal DBH
Sebelumnya, legislator Sulsel Selle KS Dalle mengatakan bahwa Pemprov Sulsel telah berkomunikasi dengan DPRD soal keterlambatan pembayaran DBH ini. Selle menyebut, Pemprov menargetkan pada akhir November atau awal bulan Desember sudah ada sebagian dana bagi hasil yang dapat ditransfer ke kabupaten/kota.
"Tapi kemarin dia (Pemprov Sulsel) gambarannya untuk sekitar Rp 350 miliar sampai Rp 370 miliar mungkin ada anggaran sampai akhir November ke tanggal-tanggal 10 Desember yang sudah dia hitung-hitung untuk ditransfer," katanya kepada detikSulsel, Rabu (2/11).
Selle menuturkan, dana itu akan bersumber dari hasil evaluasi kegiatan Pemprov yang tidak berjalan pada APBD 2022. Kemungkinan menurut Selle, Pemprov akan menggunakan metode perubahan parsial dengan menerbitkan Perkada.
"Dia (Pemprov Sulsel) bilang ada beberapa kegiatan di ke-PU-an yang kita pastikan tidak bisa jalan. Termasuk sisa-sisa tender, itu yang akan dievaluasi," tuturnya.
