.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima hasil Data Desa Presisi (DDP) Tahap I dari Tim Desa Presisi Institut Pertanian Bogor (IPB) di Gedung PKK Sulbar. Selanjutnya pilot project ini akan diterapkan di 45 wilayah, dengan rincian 39 desa dan 6 kelurahan.
Diketahui, Pemprov Sulbar tengah menjalankan pilot project DDP tahap I yang menyerap anggaran sebesar Rp 4,9 miliar. Dalam hal ini, Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan pihaknya menggandeng IPB untuk melakukan pencacahan data dengan melibatkan enumerator yang direkrut di masing-masing lokasi DDP.
Akmal pun mengucapkan terima kasih atas dukungan IPB, unsur Forkopimda, dan para enumerator di lokus DDP dalam rangka mewujudkan DDP di Sulbar. Menurutnya persoalan yang paling riil dihadapi birokrasi adalah data, karena digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas. Sayangnya di hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulbar. Dan tahun berikutnya kita lanjutkan DDP ini," ujar Akmal dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/10/2022).
"Inilah persembahan dari desa untuk Indonesia, dari Sulbar untuk Indonesia," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulbar Muh. Jaun, menyampaikan ide dan gagasan untuk mengimplementasikan pendataan yang lebih presisi, sampai pada spasial mendapatkan respons positif dari masyarakat.
Dia menjelaskan program DDP merupakan langkah awal untuk selanjutnya akan diimplementasikan di 575 desa di Sulbar. Adapun tahap I DDP telah dimulai pada 31 Mei 2022 lalu, dengan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis DDP kepada seluruh bupati, forkopimda dan kepala desa, sekaligus penandatangan MoU dengan para bupati. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dengan Rektor IPB pada 17 Juni 2022.
"Berbagai kendala namun dapat teratasi dengan koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan secara intensif," ujar Jaun.
Di sisi lain, Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB Sofyan Sjaf yang juga Tim Data Desa Presisi menjelaskan pilot project ini menjadi penyempurna dari data yang ada di daerah. Pencacahan data dilakukan dengan melakukan pendekatan sensus, dan tidak hanya menyajikan angka, tapi juga disertai data spasial.
"Yang melaksanakan ini adalah pemuda-pemudi desa di lokus DDP. Tentunya tidak terlaksana tanpa adanya birokrasi serta sejumlah pihak yang berkolaborasi menyukseskan program DDP," ujar Sofyan.
Pada kesempatan itu, ia pun memaparkan hasil pencacahan DDP di salah satu desa, mulai persentase tingkat pendidikan, penerima bansos.
"Data adalah komitmen kita menjelaskan mana yang benar," tuturnya.
Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria mengapresiasi Pemprov Sulbar atas kepercayaannya kepada IPB dalam mengatasi persoalan di desa dan mewujudkan DDP Tahap I.
Dia menilai data merupakan masalah fundamental. Karena ketika data desa salah, maka berimbas pada data di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga data nasional.
Arif menyebut Sulbar adalah provinsi pertama yang paling banyak mengadopsi DDP. Itu dikarenakan Pj. Gubernur punya visi meningkatkan akurasi data.
"Visi ini sangat diperlukan Indonesia atau Sulbar ke depan," ungkapnya.
(fhs/ega)
