.webp)
Kelompok pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai Rakyat Papua Bersatu (RPB) mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Gubernur Papua. RPB menganggap perbuatan Lukas Enembe membuat masyarakat menderita.
"Mendagri segera nonaktifkan Gubernur. Hal ini dilakukan guna proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan, mengingat Provinsi Papua pada saat ini tidak ada wakil gubernur," ujar Koordinator RPB, Michael M Sineri dalam konfrensi pers yang digelar di Pendopo Kampung Sere, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (13/10/2022).
Michael mengungkapkan, masyarakat butuh kehadiran negara dan pemerintahan di tengah kasus yang menjerat Lukas Enembe saat ini. Dia mengingatkan agar kasus Lukas Enembe tidak membuat wibawa negara hilang di hadapan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi permasalahan korupsi bagi masyarakat papua adalah kejahatan luar biasa, hampir sama dengan kejahatan terorisme, yang kejahatannya membuat masyarakat menderita," tegasnya.
Lebih lanjut, Michael juga menyoroti lambatnya kerja KPK dalam menyelesaikan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas Enembe.
"Kami berharap KPK bisa mempercepat proses pengadilan hukum terhadap Lukas. Yang namanya korupsi tidak menggunakan hukum adat, yang namanya korupsi sama dengan pencuri. Jadi harus di selesaikan dengan hukum positif yang ada di NKRI," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire Pesisir, Ali Kabiay yang mewakili 6 kepala suku, 3 lembaga adat dan 4 kerukunan di wilayah Nabire mengungkapkan tidak mengakui Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua.
Karena menurut dia, tatanan adat mereka berbeda, nenek moyangnya tidak menggunakan koteka, topinya juga menggunakan cendrawasih dan bulu kasuwari.
"Kami rakyat menolak dengan tegas pengukuhan kepala suku besar bangsa papua. Bagi kami Lukas Enembe adalah Gubernur Papua bukan kepala suku besar. Papua bukan pulau kosong yang dihuni oleh kelompok adat tertentu," jelas Ali Kabiay.
"Papua terbagi dalam 7 wilayah adat dan dihuni oleh kurang lebih 250 suku yang tersebar di seluruh wilayah adat masing-masing," lanjutnya.
Ali Kabiay menuding pelantikan atau pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar pada tanggal 8 Oktober 2022 lalu merupakan sebuah skenario.
"Kami rakyat Papua menduga pelantikan atau pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bangsa Papua di kediamannya adalah skenario, untuk berlindung dari jeratan kasus korupsi atas nama adat dan rakyat papua sebagai tameng," pungkasnya.
(nvl/nvl)
