.webp)
DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti sejumlah pejabat Pemkab Bone yang pelesiran ke Selangor, Malaysia. Legislatif mempertanyakan substansi kunjungan mereka ke luar negeri.
"Substansinya mereka (Kepala OPD) ke sana (Selangor) agendanya juga tidak jelas. Ini tidak benar," kata Ketua Komisi 1 DPRD Bone Saipullah Latif Manyala kepada detikSulsel, Selasa (11/10/2022).
Dari informasi yang diterima, Bupati Bone Andi Fahsar Padjalangi melakukan kunjungan ke Malaysia sejak Kamis (6/10). Lima pejabat juga turut serta dalam agenda tersebut, yakni Kepala Dinas PSDA, Kepala Inspektorat, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pariwisata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Saipullah, agenda pejabat Pemkab Bone bisa menghambat jalannya program kegiatan. Apalagi APBD Perubahan 2022 baru saja ditetapkan dan dituntut agar ada percepatan serapan anggaran.
"Setelah penetapan APBD Perubahan dibutuhkan percepatan realisasi anggaran. Karena kalau tidak yang rugi adalah masyarakat. Bagaimana caranya pekerjaan bisa selesai kalau sedikit-sedikit para OPD pelesiran," tuturnya.
Dia lantas menyinggung tugas dan fungsi pokok seorang ASN yang harus mengutamakan pelayanan terhadap publik. Jangan sampai tugas mereka terbengkalai setelah beberapa hari keluar negeri.
"Jangan lupa sebagai sumpah ASN dia tidak boleh meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas karena mereka menerima gaji, terima TPP dan ini empat hari ditinggalkan pekerjaan. 1 jam saja mereka meninggalkan pekerjaan itu sudah masuk korupsi waktu, dan semua itu menurut saya salah," sebut Saipullah.
Sementara Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bone Barham Bahtiar menuturkan, lawatan Bupati Bone ke Selangor karena mendapatkan undangan khusus menghadiri pertemuan saudagar Bugis. Sedangkan 5 pimpinan OPD yang ikut diminta mendampingi.
"Jadi Pak Bupati diundang khusus memang. Kalau pejabat lainnya yang ikut karena pimpinan yang meminta sendiri untuk didampingi, tetapi tentu dengan melalui mekanisme," ucapnya.
Barham mengklaim keberangkatan sejumlah pejabat lainnya tidak menggunakan APBD, namun menggunakan dana pribadi.
"Kalau tidak punya dana tentunya tidak ikut walau pun itu pimpinan yang meminta karena mereka harus pakai dana pribadi. Pak Bupati bersama rombongan sudah dalam perjalanan kembali ke Bone," jelasnya.
(sar/hmw)
