.webp)
DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap perbaikan sekolah sudah dianggarkan Rp 75 miliar lewat dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan di 2023. Disdik diminta untuk memperbaiki perencanaan dan penginputan sekolah di data pokok pendidikan (Dapodik) sehingga gedung sekolah yang nyaris ambruk seperti di SD Inpres 6/75 Hulo bisa direnovasi.
"Dana Alokasi Khusus fisik bidang pendidikan untuk tahun 2023 sebanyak Rp 75 miliar. Makanya saya minta perencanaan dan penginputan di Dapodik sesuai kebutuhan sehingga bisa tuntas dan tidak melakukan perencanaan secara berulang," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Bone Andi Akhiruddin kepada detikSulsel, Senin (10/10/2022).
Akhiruddin mengatakan anggaran Rp 75 miliar itu mencakup revitalisasi sarana prasarana serta pembangunan sekolah baru untuk mendukung peningkatan partisipasi siswa dan pembelajaran berkualitas yang inklusif. Namun studi kelayakannya sebelum melakukan penginputan itu harus baik dan lebih partisipatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya dibutuhkan perencanaan yang matang apalagi platform anggaran ridak sesuai perencanaan kalau penginputannya tidak sesuai dan tidak jelas indikatornya," jelasnya.
Akhiruddin menambahkan, sebanyak 1.437 sekolah mulai dari TK, PKBM, KB, SD dan SMP yang terdaftar di Dapodik. Sehingga ini menjadi tantangan besar bagi Disdik dalam melakukan perencanaan yang matang dan lebih proporsional.
DAK fisik 2023 harus memperhatikan sekolah yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu proporsional pemanfaatan anggaran DAK, DAU, dan DID di Disdik bisa direncanakan dengan matang.
"Alokasi anggaran yang setiap tahun cukup besar wajib tepat sasaran. Jangan sampai masih ada kepala sekolah yang merasakan tidak tersentuh bantuan," tegasnya.
Sementara Sekretaris Disdik Bone, Nursalam mengungkapkan pihaknya telah mengecek kondisi gedung SD Inpres 6/75 Hulo. Sekolah tersebut sudah masuk di perencanaan tahun 2023. Namun di Dapodik belum menampilkan kondisi sekolah sehingga data sekolah masih harus dilakukan penyempurnaan.
"Pendataan ini biasanya dari sekolah. Saya sudah konfirmasi ke sekolahnya untuk melakukan penyesuaian data, karena akan berpengaruh sebetulnya pada penerimaan bantuan," ucapnya.
Nursalam mengutarakan, DAK fisik Rp 75 miliar itu belum diketahui rincian per sub kegiatannya, termasuk item yang akan dibiayai. Apalagi penentuan sekolah yang akan dapat bantuan belum ada. Pihaknya sebenarnya mengusulkan ratusan miliar namun hanya disetujui Rp 75 miliar.
"Anggaran ini bukan dikelola oleh Disdik meski diusul oleh Disdik. Pusat yang melakukan verifikasi melalui Dapodik. Makanya kita sudah berkali-kali ingatkan sekolah untuk harus memperbaiki data inputan sarananya di Dapodik karena jadi acuan pemberian bantuan. Kami di Dinas Pendidikan tidak punya akses untuk mengubah Dapodik sekolah," jelasnya.
(tau/sar)
