.webp)
Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar Abdul Wahab Thahir meminta pemilu raya ketua RT/RW Makassar tidak ditunda. Pelaksanaannya diharapkan tetap tahun ini, dan tidak berbarengan dengan momen pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024 seperti yang direncanakan Pemkot Makassar.
"Sebaiknya pemilu raya tidak ditunda dan tetap dilaksanakan tahun 2022 ini," tegas Wahab dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022).
Anggota Komisi A DPRD Makassar ini mengaku menyerahkan mekanisme pelaksanaan pemilu ketua RT/RW Makassar kepada penyelenggara. Penerapan sistem e-voting atau konvensional, bisa dipilih salah satunya dengan tetap mengedepankan aspirasi warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait teknis pemilu raya kami serahkan sepenuhnya kepada penyelenggara. Mau e-voting atau konvensional atau bentuk lain, itu urusan penyelenggara pemilu raya," ucapnya.
Wahab menuturkan enggan mencampuri lebih jauh perihal teknis pelaksanaannya. Dirinya hanya menekankan agar pelaksanaan pemilu raya ketua RT/RW harus objektif.
"Kami tidak mencampuri urusan teknis karena nanti kesannya subjektif dan menghasilkan demokrasi yang tidak objektif," papar anggota Komisi A DPRD Kota Makassar ini.
Pihaknya juga berharap masyarakat turut terlibat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu ketua RT/RW. Sembari memberi kesempatan kepada penyelenggara untuk mematangkan persiapannya.
"Tidak usah direcoki. Boleh memberi saran dan masukan yang objektif tapi jangan memaksakan kehendak. Kita semua wajib mengawasi semua prosesnya agar diperoleh produk demokrasi yang ideal untuk seluruh masyarakat Kota Makassar," tegas Wahab.
Sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menunda pemilu raya ketua RT/RW Makassar yang sedianya digelar November 2022. Pelaksanaannya diundur demi berbarengan dengan momen pilpres dan pileg tahun 2024.
"Tidak jadi bulan depan. Kita ikut saja sekalian serentak ikut (pemilihan) presiden, pileg, langsung RT/RW juga," tegas Danny saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (5/10).
Danny beralasan tidak ingin pemilu raya ketua RT/RW menimbulkan riak-riak di tengah persiapannya. Apalagi ada potensi terjadi konflik sosial jika dipaksakan digelar di tengah penolakan sistem e-voting.
"Ini karena masih dipertengkarkan e-voting atau tidak. Kemungkinan besar, daripada bertengkar dan ada kerawanan sosial, kemungkinan saya mundur saja (pemilu RT/RW)," pungkasnya.
(sar/nvl)
