Respons KSP Wanti-wanti Gugat Balik gegara Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu

Berita Nasional

Respons KSP Wanti-wanti Gugat Balik gegara Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu

Tim detikNews - detikSulsel
Selasa, 04 Okt 2022 23:59 WIB
Jokowi Dapat Gelar La Ode Muhammad
Foto: Biro Pers Setpres
Jakarta -

Kantor Staf Presiden (KSP) merespons gugatan yang dilayangkan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di PN Jakarta Pusat terkait penggunaan ijazah palsu saat daftar pilpres 2019. KSP menyebut ada potensi untuk digugat balik jika gugatan itu hanya untuk menebarkan kebencian dan kebohongan.

"Jangan-jangan dia hanya menebarkan kebencian dan kebohongan, hati-hati. Kalau itu hanya menebarkan kebencian, kebohongan dan fitnah, ini potensi balik untuk dilakukan gugatan atau malah tuduhan pidana. Hati-hati," kata Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan saat dihubungi, dilansir detikNews, Selasa (4/10/2022).

Menurut Ade Irfan, pihaknya belum membaca detail isi gugatan itu, Namun Ade menegaskan tudingan ijazah palsu tidak benar.


"Kalau dia sangkakan ada ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan bisa terbantahkan. Kenapa? Pak Jokowi itu sejak menjadi wali kota persyaratan itu kan dimasukkan. Itu kan jadi persyaratan. Nah kenapa? pada saat itu dia tidak lakukan, atau dia nggak tahu atau dia bagaimana," beber Ade Irfan.

Dia juga mengatakan KPU tidak asal dalam menerima dan memeriksa berkas administrasi persyaratan calon di pemilu. Ade Irfan meyakini pengadilan akan menolak gugatan tersebut.

"KPU kan tidak bodoh lah atau tidak orang asal lah. Sejak wali kota dua periode, gubernur presiden, persyaratan itu kan tidak berbeda. Apa korelasinya dia mengatakan ijazah palsu terhadap fakta kenyataan yang ada," katanya.

Jokowi diketahui digugat ke PN Jakarta Pusat. Gugatan itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024.

Dilansir SIPP PN Jakarta Pusat, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan itu didaftarkan hari ini dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Khozinudin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya yakni tergugat I Presiden Jokowi, tergugat II Komisi Pemilihan Umum/KPU, tergugat III Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR dan tergugat IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti.

Berikut ini petitumnya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa Ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) & Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.

3. Menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen Ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu, sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat I untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r PER-KPU Nomor 22 Tahun 2018, untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.



Simak Video "Jokowi Ogah Cabut Larangan Ekspor Nikel Meski RI Kalah di WTO "
[Gambas:Video 20detik]
(xez/tau)