Massa Guru Geruduk Balai Kota Samarinda Tuntut Diberi TPP

Kalimantan Timur

Massa Guru Geruduk Balai Kota Samarinda Tuntut Diberi TPP

Muhammad Budi Kurniawan - detikSulsel
Selasa, 04 Okt 2022 00:25 WIB
Demo guru di Balai Kota Samarinda.
Foto: Demo guru di Balai Kota Samarinda. (Muhammad Budi Kurniawan/detikcom)
Samarinda -

Massa guru di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang tergabung dalam Forum Peduli Guru Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Samarinda. Mereka menuntut guru diberi tambahan penghasilan guru (TPP).

Aksi demonstrasi ini dipicu kekhawatiran dengan adanya Surat Edaran (SE) Pemkot Samarinda Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan yang menimbulkan polemik. Semua guru berstatus ASN dan non-ASN di Samarinda menyuarakan penolakan atas edaran itu.

"Tadi katanya sudah bisa revisi, artinya boleh guru diberikan TPP. Tapi yang jadi kendala adalah persoalan anggaran di kota Samarinda, makanya kami mendorong untuk Pemkot gimana caranya langsung untuk ke Gubernur," jelas Humas Forum Peduli Guru Samarinda, Dyah Ayu Wijaya Kepada awak media, Senin (3/10/2022).


Menurut Dyah, guru juga berhak mendapatkan TPP. Hanya saja dari hasil pertemuan yang dilakukan, rencana ini masih akan dikaji, sembari melakukan pendataan jumlah guru.

"Jadi artinya TTP itu boleh tapi masih mau dikaji. Terus pendataan, karena pendataan mengenai penerimaan insentif ini masih sangat amburadul," ujarnya.

Rencananya perwakilan Forum Guru Samarinda juga akan mendatangi Kemendagri di Jakarta. Tujuannya membahas soal insentif dan tunjangan bagi guru di Samarinda.

"Nanti ada perwakilan kita ke sana, kita sudah ada bahan, kita tadi diskusi oleh wali kota ternyata yang kita sampaikan ini ternyata betul. Karena ada juga peraturan dari Mendagri, ASN ini bisa mendapatkan tunjangan," urai Dyah.

"Kan ada dua tuh, ada hak tunjungan profesi guru ada sendiri, tunjangan sebagai ASN ada sendiri. Artinya perbedaan ini masih di telusuri, nanti kita akan Kemendagri. Karena pemerintah kota juga enggak berani mengambil keputusan ketika tidak ada surat edaran langsung dari sana," bebernya.

Sementara Wali Kota Samarinda, Andi Harun usai demo menyampaikan, guru yang sudah menerima insentif, tidak bisa lagi mendapatkan tunjangan profesi guru. Hal ini disebut sudah menjadi aturan pusat.

"Masalahnya aturannya yang tidak boleh. Ini penting bagi pengambil kebijakan di Pemerintah Kota. Karena setiap pengeluaran uang yang bertentangan dengan Perundang-undangan, itu juga berpotensi hukum yang sangat tinggi kepada pengambil kebijakan dan penerima," ujar Harun.

Namun Harun sudah memerintahkan seluruh pejabatnya dalam hal ini tim anggaran pemerintah daerah untuk mengkaji jumlah guru di Samarinda. Termasuk pendapatan insentif mereka.

"Saat ini sedang kita hitung apakah kemampuan keuangan kita mampu. Untuk itu akan ada pengkajian dan melakukan pendataan. Apa benar jumlah guru sesuai dengan fakta di lapangan," bebernya.

"Itulah kenapa kita koreksi, memperbaiki, sekolah tidak boleh lagi mengangkat secara sepihak guru-guru. Selama ini kan sekolah itu mengangkat sepihak tanpa ada konfirmasi ke BKPSDM," imbuh Harun.

Mengenai surat edaran yang dipermasalahkan, Andi Harun menyebut bahwa surat tersebut sebagai penyampaian perintah Kemendagri bagi para guru saat ini.

"Jadi tolong bantu atas miss leading informasi di media sosial yang mungkin patut diduga ini sengaja digoreng, disebarkan untuk melakukan propaganda para guru, baik negeri maupun swasta. Setelah saya jelaskan, semua baru paham," pungkasnya.



Simak Video "Detik-detik Bocah Tenggelam di Sungai Mahakam Kaltim"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/tau)