Pengacara Lukas Enembe Singgung Pemprov Papua Raih WTP 8 Tahun Beruntun

Papua

Pengacara Lukas Enembe Singgung Pemprov Papua Raih WTP 8 Tahun Beruntun

Andi Nur Isman - detikSulsel
Sabtu, 01 Okt 2022 22:37 WIB
Kuasa Hukum Lukas Enembe, Alloysius Renwarin di Jayapura.
Kuasa Hukum Lukas Enembe, Alloysius Renwarin di Jayapura. (Foto: Andi Nur Isman/detikcom)
Jayapura -

Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Alloysius Renwarin mengungkap alasan simpatisan meminta Lukas diperiksa KPK di Jayapura, Papua. Dia mengatakan simpatisan ingin tahu di mana kesalahan Lukas Enembe karena selama ini Pemprov Papua meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut-turut.

"Yang jelas kemarin dari keluarga maupun masyarakat itu sudah menyatakan mereka mau tahu KPK menjelaskan kepada masyarakat Papua, kepada keluarganya salahnya Pak Lukas di mana. Keuangan negara mana yang dirugikan," ungkap Alloysius kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (1/10/2022) malam.

Menurutnya, selama delapan tahun ini Pemprov Papua tidak pernah bermasalah terkait laporan keuangannya. Raihan WTP selama delapan tahun berturut-turut tersebut menjadi buktinya.


"Selama delapan tahun ini pemeriksaan BPK-P kan nampak aman semua, WTP," ujarnya.

"Jadi kalau masyarakat Papua mau tahu bersama keluarganya, mau tahu mana kesalahannya Pak Lukas, baru mereka izinkan KPK masuk memeriksa. Kalau tidak ada, jangan," lanjutnya.

Simpatisan Minta Lukas Enembe Diperiksa di Jayapura

Sebelumnya, simpatisan Gubernur Papua Lukas Enembe mempersilakan KPK melakukan pemeriksaan terhadap Lukas terkait dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Namun pemeriksaan itu tidak dilakukan di Jakarta, melainkan di Jayapura, Papua.

"Sampai malam ini kami ketemu dengan Pak Lukas dengan pimpinan gereja. Mereka bersikukuh tetap diperiksa di Jayapura. Apapun juga, yang didukung oleh seluruh masyarakat Papua yang ada di Kota Jayapura maupun di beberapa kabupaten di Papua, sudah siap mendukung," ujar Alloysius.

Alloysius juga menyampaikan bahwa simpatisan Lukas Enembe akan menerima KPK dengan lapang dada namun dengan syarat ada penjelasan terkait kesalahan Gubernur Papua itu. Jika itu tidak dilakukan, maka KPK diminta untuk mengurungkan niatnya.

"Jadi masyarakat mau tahu kesalahannya di mana baru mereka mengizinkan KPK masuk memeriksa Pak Lukas, kalau ada. Kalau tidak ada ya, mundur," pungkasnya.



Simak Video "'Sambutan' Massa di Luar Rumah Lukas Enembe Saat Didatangi Ketua KPK"
[Gambas:Video 20detik]
(asm/hmw)