Menkumham Ungkap Permohonan Kekayaan Intelektual di Sulsel Naik Jadi 2.751

Menkumham Ungkap Permohonan Kekayaan Intelektual di Sulsel Naik Jadi 2.751

Nurul Istiqamah - detikSulsel
Rabu, 28 Sep 2022 23:38 WIB
Menkumham Yasonna Laoly saat memberi arahan soal kekayaan intelektual di Makassar.
Foto: Menkumham Yasonna Laoly saat memberi arahan soal kekayaan intelektual di Makassar. (Nurul Istiqamah/detikSulsel)
Makassar -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly mengungkapkan permohonan hak atas kekayaan Intelektual (HaKI) di Sulawesi Selatan (Sulsel) meningkat. Pada tahun 2021 tercatat ada 2.751 permohonan HaKI yang diproses.

"Kalau melihat data permohonan kekayaan intelektual 2020 itu 1.749, jadi memang suatu jumlah yang sangat besar. Kalau kita lihat 2021 itu naik lebih seribu, (menjadi) 2751. Jadi ada lompatan dalam kesadaran itu untuk mendaftarkan hal cipta dengan merek ada 551 sekarang sudah 938 permohonan," tutur Yasonna dalam kunjungan kerjanya di Kota Makassar, Sulsel, Rabu (28/9/2022).

Khusus Kota Makassar juga mengalami peningkatan. Yasonna menyebut, pada 2020 ada 1.232 permohonan HaKI yang meningkat di 2021 menjadi 1.963. Sementara permohonan merek di 2020 sebanyak 378 kemudian meningkat di 2021 sebanyak 526 pemohon.


Yasonna menilai, masih banyak kekayaan intelektual di Makassar yang perlu didaftarkan hak patennya. Dirinya pun meminta agar hal tersebut didaftarkan dan dipatenkan menjadi hak cipta.

"Inikan kita cek di pangkalan data intelektual kita, hanya ada satu event yang terdaftar padahal banyak event-event yang kita lihat di sini. Daftarkanlah," imbau Yasonna.

Pemkot Makassar juga dianggap masih perlu mendorong kesadaran pelaku UMKM pentingnya memiliki hak cipta atau hak merek. Yasonna mengungkapkan maraknya pencurian hak paten berasal dari pelaku UMKM itu sendiri.

"Di sini (di Makassar) juga banyak pelaku UMKM, saya berharap kesadaran untuk mendaftarkan usahanya itu penting, jangan merasa bahwa usaha saya ini belum maju. Banyak persoalan yang kami hadapi ada orang lain yang sudah melihat potensi satu merek dia daftarkan duluan sehingga pada waktu dia (pemilik hak cipta) mendaftarkannya bermasalah karena sudah terdaftar terlebih dahulu," tambahnya.

Dalam kesempatannya, Yosanna pun memberikan edukasi terkait Kekayaan Intelektual (KI) dan pentingnya menjaga legalitas karya dalam pencatatan hak cipta. Hal itu disampaikan kepada sejumlah mahasiswa, tenaga pengajar, hingga para pelaku UMKM.

"Yang menjadi perhatian juga adalah menjaga legalitas dari produk, perusahaan, dan karya yang dimiliki. Caranya adalah segera lengkapi berkas dan daftarkan hak cipta," tuturnya.

Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramadhan 'Danny' Pomanto mengakui masih banyaknya produk Kota Makassar yang belum didaftarkan hak ciptanya. Utamanya dalam bidang kuliner dan kebudayaan.

"Perlindungan hak cipta begitu penting sekali dan di Makassar ini begitu banyak hak cipta yang secara tradisional menjadi warisan kita tapi belum terdaftar," ujarnya.

Masyarakat atau pun pelaku UMKM di Kota Makassar diharapkan segera mendaftarkan legalitasnya produk atau barangnya untuk menghindari akuisisi merek maupun resep dari pihak lain. Danny mengungkapkan Pemkot Makassar harus menjadi contoh dalam melakukan legalitas hak cipta.

"Pertama, Pemkot Makassar sendiri harus jadi contoh. Seperti kami sudah mendaftarkan hak cipta penanggulangan pandemi kemarin, Makassar Recover mereknya sudah kita daftarkan, sistemnya sudah kita daftarkan. Kemudian, di Makassar kalau yang standar seperti coto nusantara, coto gagak, pallubasa, itu harus segera di daftarkan," pungkasnya.



Simak Video "Menkum HAM Dorong Seniman Daftar HKI, Cegah Karya Diklaim Orang Lain"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/hsr)