.webp)
Legislator DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel yang menggunakan dana Rp 5 miliar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tidak sesuai peruntukan. Dana tersebut dituding digunakan untuk kegiatan musyawarah provinsi (Musprov) dan pelantikan pengurus KONI Sulsel.
"Itu Rp 5 miliar (dana hibah), bukan hanya untuk pelaksanaan Porprov, ternyata dana itu digunakan oleh KONI melakukan Musprov kemudian pelantikan pengurus," ujar anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Muhammad Anwar Purnomo kepada wartawan usai rapat kerja Komisi E bersama Dispora Sulsel, Jumat (23/9/2022).
Padahal kata Anwar, anggaran Rp 5 miliar untuk Porprov 2022 di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba masih kurang. Pasalnya, pada penyelenggaraan Porprov sebelumnya Pemprov Sulsel menggelontorkan dana Rp 10 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk tahun ini Pemprov pada APBD tahun 2022 menganggarkan hanya RP 5 miliar. Sedangkan ini dua tuan rumah Bulukumba dan Sinjai," katanya.
Namun Anwar belum membeberkan detail anggaran yang digunakan KONI Sulsel untuk kegiatan internalnya tersebut. Pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa dana tersisa untuk penyelenggaraan Porprov 2022 mendatang.
"Saat ini kita belum tahu KONI sudah menghabiskan berapa dari dana Rp 5 miliar itu dan sisanya kita belum tahu berapa," bebernya.
Komisi E DPRD Sulsel pun akan memanggil KONI Sulsel untuk meminta klarifikasi dan mempertanyakan persiapan Porprov. Pihaknya juga akan kembali mengundang Dispora serta KONI Bulukumba dan KONI Sinjai sebagai tuan rumah.
"Jadi saya mengusulkan tadi di rapat untuk menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan mengundang yang pastinya Dispora, KONI Sulsel dan dua tuan rumah yakni KONI Bulukumba dan KONI Sinjai," imbuhnya.
Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sulsel Andi Arwin Azis menjelaskan, anggaran yang dikelola KONI Sulsel merupakan dana hibah dari Pemprov Sulsel. Arwin berdalih, Musprov dan pelantikan pengurus KONI Sulsel sudah tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
"Rata-rata masuk dalam NPHD. Cuma memang di luar pelaksanaan Porprov. Tertuang dalam NPHD, karena kalau tidak tertuang dalam NPHD maka ini menjadi temuan dan menjadi masalah untuk KONI Sulsel," tutur Arwin.
(hsr/sar)
