.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menanggapi kritikan penerapan program hari ojek online (ojol) atau ojol day. Danny menegaskan tidak ada diskriminasi terhadap angkutan umum saat ojol day berlaku.
"Banyak kesalahpahaman. Jadi ini memang sudah campur-campur ini informasi. Kita ndak pernah bilang yang naik pete-pete yang naik ojol, tidak ada. Yang naik kendaraan pribadi yang kita maksud," tegas Danny kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).
Diketahui, kritikan terhadap penerapan ojol day ini karena dianggap mendiskriminasi angkutan umum lainnya datang dari beberapa pihak. Di antaranya disampaikan Organisasi Angkutan Darat (Organda) hingga Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Danny, surat edaran ojol day tidak melarang pegawai Pemkot Makassar untuk menggunakan BRT Trans Mamminasata maupun pete-pete. Danny mengatakan, ojol dipakai karena dianggap sebagai salah satu alternatif karena bisa mengantar sampai depan pintu kantor.
Sementara itu, Danny mengungkapkan pegawai yang berdomisili jauh dari kantor tidak dilarang menggunakan angkutan umum dan dilanjutkan dengan ojol. Ini disebutnya sebagai upaya menghindari penggunaan ongkos perjalanan yang besar.
"BRT itu tetap berguna, BRT tetap kita dukung. Jadi peran pete-pete yang antar kita terdekat, baru kita naik ojol, kira-kita begitu. (Seperti) tinggal di Sudiang, tinggal di Gowa. Sayangnya pete-pete tidak ada jurusan balai kota, seandainya ada insyaallah saya akan pakai juga pete-pete," papar Danny.
Selain itu, Danny mengungkapkan edaran yang dikeluarkannya merupakan imbauan dan hanya berlaku untuk pegawai Pemkot Makassar saja. Sementara untuk publik secara umum, Danny mengaku masih belum sampai ke sana.
"Karena ini kan 22.800 (pegawai) saja. Terus kalau kita imbau seluruh pabrik, kantor se-Kota Makassar kita imbau ojol day atau bentor day, pete-pete day, saya kira itu tidak cukup, bayangkan kalau satu kota," terangnya.
Danny Akan Pikirkan Jenis Angkutan Lain
Danny mengaku akan memikirkan lebih lanjut bagaimana perencanaan dalam menerapkan satu hari khusus untuk setiap jenis angkutan. Namun pihaknya akan mengevaluasi penerapan ojol day tersebut terlibih dahulu.
"Paling tidak akan kita pikirkan semua komunitas (angkutan umum). Ojol ini kan gampang kita komunikasi karena ada sistemnya termonitor dengan baik," tuturnya.
Danny pun mengaku terbuka dengan berbagai saran. Sehingga dirinya tidak mempermasalahkan tuduhan diskriminasi angkutan umum tersebut. Danny mengaku akan mengevaluasi program ojol day tersebut setiap pekan.
"Cuma kalau kita tidak mulai bagaimana kita mau dapat masukan, jadi (masukan itu) kita sempurnakan. Tiap minggu akan kita evaluasi," imbuhnya.
Simak kritikan program ojol day di halaman selanjutnya.
Ketua DPRD Makassar Anggap Ojol Day Edukasi Awal
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo turut menanggapi penerapan ojol day tersebut. Rudianto berharap program ojol day dapat menjadi edukasi awal kepada masyarakat yang dimulai dari ojol dan bisa dikembangkan ke bus maupun pete-pete.
"Jangan dilihat bahwa ini hanya ojol aja. Tapi kan yang dilihat bahwa mengedukasi masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi massal. Pak Wali memulai dari ojol, kan begitu. Mulainya dari ojol," ujarnya kepada detikSulsel, Selasa (20/9).
Rudianto Lallo juga meminta agar Pemkot Makassar bisa mulai mendorong penggunaan angkutan umum agar lebih masif. Sebab hingga saat ini masyarakat yang tertarik menggunakan angkutan umum masih terhitung minum.
"Kita lihat ke depannya mudah-mudahan ojol day itu bagus dan itu tadi diarahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Bus hari ini yang berjalan kan kadang-kadang kosong kan. Pikirkan bagaimana masyarakat mau menggunakan itu," terangnya.
MTI Nilai Ojol Day Abaikan Angkutan Perkotaan
Program ojol day yang dicanangkan Wali Kota Makassar Danny Pomanto menuai kritik dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Program ini dinilai mengabaikan keberadaan angkutan massal atau angkutan umum perkotaan.
"Ojek kan bukan angkutan umum. Bahkan menjurus menguntungkan seseorang kan. Kan tidak boleh tuh orang lelang kan. Tidak boleh seperti itu," ungkap Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno kepada detikSulsel, Sabtu (17/9).
Djoko mengatakan mestinya Wali Kota Makassar mendukung Kemenhub yang telah mengembangkan angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) di 11 kota di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar. Menurutnya, kebijakan itu sudah disepakati lewat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dan harusnya diterapkan.
"Kepala daerah yang sudah menandatangani MoU dengan Kemenhub hendaknya mau mentaatinya. Nah ini malah kan dia mengajukan ojek," jelasnya.
Dia menilai Wali Kota Makassar idealnya memaksimalkan penggunaan angkutan massal yang dicanangkan Kemenhub. Apalagi Makassar, program itu diterapkan melalui BRT lewat skema BTS yang melayani kawasan aglomerasi Makassar, Maros, Sungguminasa/Gowa, dan Takalar. .
"Ya kan sebaiknya dia (Wali Kota Makassar) punya (kebijakan) surat untuk (mendorong Bus Trans) Mamminasata," beber Djoko.
Pihaknya pun mempertanyakan keseriusan Pemkot Makassar untuk menjalankan komitmen dengan Kemenhub. Lebih jauh, Djoko menyebut Wali Kota Makassar bisa digugat karena dianggap melanggar UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Wali kota tak komitmen atas MoU yang telah ditandatangani bersama Kemenhub untuk mendukung BTS dan implementasi push and pull. Wali kota sudah melanggar UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 138 dan 139, sehingga Wali kota bisa digugat dan dituntut karena lalai atas kewajiban menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau," terangnya.
Dengan melihat kondisi di Makassar, Djoko membeberkan pemerintah pusat bisa saja tak lagi melirik Kota Makassar untuk masuk sebagai wilayah pengembangan angkutan massal lewat skema BTS. Program tersebut malah berpotensi dialihkan ke kota lainnya.
"Atas kondisi itu, Kemenhub mulai tahun 2023 akan mengalihkan pelayanan BTS dari Makasar ke Manado. Kemudian, proses pembahasan tentang pengembangan angkutan umum dengan skema pembiayaan PHLN (pinjaman hibah luar negeri) sebesar Rp 1,3 triliun di Makassar akan dihentikan," tegasnya.
Simak ojol day dianggap diskriminatif di halaman selanjutnya.
Organda Anggap Ojol Day Diskriminatif
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar menilai penerapan hari ojek online (ojol) atau ojol day terkesan diskriminatif bahkan seolah melarang ASN untuk menggunakan angkutan umum termasuk pete-pete. Organda rencana menggelar mogok massal jika kebijakan ini tidak direvisi.
"Ya sudah pasti ada kecemburuan sosial. Nah ini diskriminasi kalau begini. Ini angkutan umum ini bukan hari ini kita hadir loh di Makassar. Puluhan tahun melayani warga Kota Makassar. Masa kita didiskriminasi seperti ini," ujar Ketua Organda Makassar Zainal Abidin kepada detikSulsel, Senin (19/9).
Organda meminta Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto agar bersikap adil. Pihaknya berencana akan mengajukan audiensi bertemu dengan Danny. Namun jika dalam audiensi atau pertemuan dengan Wali Kota tidak menemukan titik terang, maka organda kata Zainal akan melakukan mogok sekaligus akan melakukan unjuk rasa dengan menghalangi ojol beroperasi di jalan.
"Kalau angkutan di Kota Makassar mogok sama sekali. Maka angkutan umum yang lain tidak ada yang bisa beroperasi. Karena pasti dihalangi. Pasti dihalangi oleh sopir-sopir angkutan umum yang ada di Kota Makassar," tegasnya.
Jika salah satu tujuan ojol day yang diatur lewat SE Wali Kota tersebut dikeluarkan untuk menekan inflasi maka seharusnya kewajiban menggunakan angkutan secara umum bukan hanya berlaku untuk ojol saja. Namun mestinya semua moda transportasi darat diberlakukan setara.
"Seharusnya lebih adil kan. Ataukah nanti, Pak Wali langsung juga keluarkan surat edaran, bahwa untuk menekan inflasi menggunakan angkutan umum, hari Selasa ojol day, hari Rabu pete-pete day, hari Kamis bentor day, dan seterusnya. Kan seharusnya begitu," tuturnya.
