.webp)
Program hari ojek online (ojol) atau ojol day yang dicanangkan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menuai kritik dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Organda (Organisasi Angkutan Darat). Program ini dinilai mengabaikan keberadaan angkutan massal atau angkutan umum perkotaan.
"Ojek kan bukan angkutan umum. Bahkan menjurus menguntungkan seseorang kan. Kan tidak boleh tuh orang lelang kan. Tidak boleh seperti itu," ungkap Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno kepada detikSulsel, Sabtu (17/9/2022).
Menurut Djoko, mestinya Wali Kota Makassar mendukung Kemenhub yang telah mengembangkan angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) di 11 kota di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar. Menurutnya, kebijakan itu sudah disepakati lewat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dan harusnya diterapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepala daerah yang sudah menandatangani MoU dengan Kemenhub hendaknya mau mentaatinya. Nah ini malah kan dia mengajukan ojek," jelasnya.
Djoko menilai Wali Kota Makassar idealnya memaksimalkan penggunaan angkutan massal yang dicanangkan Kemenhub. Apalagi Makassar, program itu diterapkan melalui BRT lewat skema BTS yang melayani kawasan aglomerasi Makassar, Maros, Sungguminasa/Gowa, dan Takalar. .
"Ya kan sebaiknya dia (Wali Kota Makassar) punya (kebijakan) surat untuk (mendorong Bus Trans) Mamminasata," beber Djoko.
Sehingga pihaknya mempertanyakan keseriusan Pemkot Makassar untuk menjalankan komitmen dengan Kemenhub. Lebih jauh, Djoko menyebut Wali Kota Makassar bisa digugat karena dianggap melanggar UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Wali kota tak komitmen atas MoU yang telah ditandatangani bersama Kemenhub untuk mendukung BTS dan implementasi push and pull. Wali kota sudah melanggar UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 138 dan 139, sehingga Wali kota bisa digugat dan dituntut karena lalai atas kewajiban menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau," terangnya.
Dengan melihat kondisi di Makassar, Djoko membeberkan pemerintah pusat bisa saja tak lagi melirik Kota Makassar untuk masuk sebagai wilayah pengembangan angkutan massal lewat skema BTS. Program tersebut malah berpotensi dialihkan ke kota lainnya.
"Atas kondisi itu, Kemenhub mulai tahun 2023 akan mengalihkan pelayanan BTS dari Makasar ke Manado. Kemudian, proses pembahasan tentang pengembangan angkutan umum dengan skema pembiayaan PHLN (pinjaman hibah luar negeri) sebesar Rp 1,3 triliun di Makassar akan dihentikan," tegasnya.
Simak selanjutnya kritik Organda Makassar soal ojol day..
Ojol Day Dianggap Organda Kebijakan Diskriminatif
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar menilai penerapan hari ojek online (ojol) atau ojol day terkesan diskriminatif bahkan seolah melarang ASN untuk menggunakan angkutan umum termasuk pete-pete. Organda rencana menggelar mogok massal jika kebijakan ini tidak direvisi.
"Ya sudah pasti ada kecemburuan sosial. Nah ini diskriminasi kalau begini. Ini angkutan umum ini bukan hari ini kita hadir loh di Makassar. Puluhan tahun melayani warga Kota Makassar. Masa kita didiskriminasi seperti ini," ujar Ketua Organda Makassar Zainal Abidin kepada detikSulsel, Senin (19/9).
Organda meminta Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto agar bersikap adil. Pihaknya berencana akan mengajukan audiensi bertemu dengan Danny. Namun jika dalam audiensi atau pertemuan dengan Wali Kota tidak menemukan titik terang, maka organda kata Zainal akan melakukan mogok sekaligus akan melakukan unjuk rasa dengan menghalangi ojol beroperasi di jalan.
"Kalau angkutan di Kota Makassar mogok sama sekali. Maka angkutan umum yang lain tidak ada yang bisa beroperasi. Karena pasti dihalangi. Pasti dihalangi oleh sopir-sopir angkutan umum yang ada di Kota Makassar," tegasnya.
Jika salah satu tujuan ojol day yang diatur lewat SE Wali Kota tersebut dikeluarkan untuk menekan inflasi maka seharusnya kewajiban menggunakan angkutan secara umum bukan hanya berlaku untuk ojol saja. Namun mestinya semua moda transportasi darat diberlakukan setara.
"Seharusnya lebih adil kan. Ataukah nanti, Pak Wali langsung juga keluarkan surat edaran, bahwa untuk menekan inflasi menggunakan angkutan umum, hari Selasa ojol day, hari Rabu pete-pete day, hari Kamis bentor day, dan seterusnya. Kan seharusnya begitu," tuturnya.
Respons Wali Kota Danny
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto merespons pernyataan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat yang menilai program ojol day atau hari ojek online (ojol) telah mengabaikan program Bus Rapid Transit (BRT) milik Kementerian Perhubungan. Danny menyindir MTI memberikan pernyataan itu karena tidak pernah merasakan kesusahan rakyat.
"Kalau komentarnya MTI seperti itu, tidak biasa ada rakyatnya. Orang tidak punya rakyat itu. Jadi kadang-kadang seenaknya ngomong. Tidak tahu kesulitannya rakyat. Dia cuma pikir dirinya sendiri," ucap Danny saat dihubungi detikSulsel, Minggu malam (18/9).
Program ojol day kata Danny dicanangkan dengan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Makassar menggunakan jasa ojol sehari tiap pekan saat ke kantor. Program ini dinilainya bisa membantu ojol yang beban operasionalnya meningkat di tengah kebijakan kenaikan harga BBM.
"Kami ingin tegas membantu komunitas yang langsung terdampak kenaikan BBM yaitu ojol sekaligus mengurangi kebutuhan BBM paling tidak mulai dari 22.500 pegawai Pemkot," terangnya.
Sorotan MTI yang membandingkan BRT dengan ojol dinilai Danny juga jauh berbeda. Program BRT saat ini masih disubsidi oleh pemerintah.
"Kalau BRT mau bangkrut apa tidak, kan disubsidi pemerintah. Kan beda. Kan kalau ini siapa yang subsidi itu ojol-ojol semua? (Makanya program ojol day) Itu cara kita menangani persoalan langsung di sumbernya," jelasnya.
