Kemenhub Minta Walkot Makassar Juga Dorong Warga Naik BRT, Tak Hanya Ojol

Kemenhub Minta Walkot Makassar Juga Dorong Warga Naik BRT, Tak Hanya Ojol

Taufik Hasyim - detikSulsel
Selasa, 20 Sep 2022 09:00 WIB
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati,
Foto: Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati (Dok Kemenhub)
Makassar -

Jubir Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati turut merespons kebijakan hari ojek online (ojol) atau ojol day yang diterapkan Pemkot Makassar. Kemenhub menilai Pemkot Makassar juga mestinya mendorong warga untuk menggunakan armada bus rapid transit (BRT) Teman Bus Trans Mamminasata.

"Tujuan pak Wali kota membantu driver ojol bisa dipahami, namun sebaiknya juga mendorong penggunaan Teman Bus," ungkap Adita kepada detikSulsel, Senin (19/9/2022) malam.

Adita menuturkan pada dasarnya transportasi umum massal termasuk Teman Bus itu seharusnya saling melengkapi dengan ojek. Apalagi ojek pada umumnya menjadi first mile (angkutan pertama) menuju tempat transit transportasi massal atau last mile (angkutan akhir) dari tempat transit transportasi massal ke tempat tujuan) dalam skema transportasi.


"Bukannya saling bersaing karena keduanya pada dasarnya punya fungsi yang saling melengkapi," tuturnya.

Apalagi Makassar telah menjadi salah satu lokasi untuk penerapan program buy the service (BTS) Kemenhub lewat program Teman Bus Trans Mamminasata. Sehingga keberadaan angkutan massal ini mestinya juga didukung dan didorong penggunaannya oleh Pemkot Makassar.

"Akan menjadi bahan evaluasi, tentunya jika program ini tidak efektif berjalan di satu wilayah harus dicari solusi. Bisa saja hasil evaluasi merekomendasikan program ini diprioritaskan untuk daerah yang lebih membutuhkan dan berkomitmen menjalankan dengan efektif," bebernya.

Ojol Day Dinilai MTI Abaikan Progam BRT Kemenhub

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menuding Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengabaikan program angkutan massal perkotaan BRT yang diusung Kemenhub. Sorotan itu muncul setelah Danny malah mencanangkan program ojol day.

"Iya, karena selama ini Pemkot Makassar nggak serius gitu kan, ya. Malah mengajukan ojol. Ojol kan bukan kendaraan umum," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno kepada detikSulsel, Sabtu (17/9).

Padahal kata Djoko, Kemenhub telah mengembangkan angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) di 11 kota di Indonesia, salah satunya Makassar. Kebijakan itu sudah disepakati lewat penandatanganan memorandum of understanding (MoU).

"Kepala daerah yang sudah menandatangani MoU dengan Kemenhub hendaknya mau mentaatinya. Nah ini malah kan dia mengajukan ojek," jelasnya.

Djoko menuturkan Wali Kota Makassar mestinya memaksimalkan penggunaan angkutan massal yang dicanangkan Kemenhub. Khusus di Makassar, program itu diterapkan melalui BRT lewat skema BTS yang melayani kawasan Trans Mamminasata.

"Ya kan sebaiknya dia (Wali Kota Makassar) punya (kebijakan) surat untuk (mendorong Bus Trans) Mamminasata," bebernya.

Sehingga komitmen Pemkot Makassar menjalankan kesepakatan yang sudah diteken dengan Kemenhub dipertanyakan. Menurutnya, emerintah pusat bisa saja tidak lagi melirik Kota Makassar untuk masuk sebagai wilayah pengembangan angkutan massal lewat skema BTS. Bahkan berpotensi dialihkan ke kota lainnya.

"Atas kondisi itu, Kemenhub mulai tahun 2023 akan mengalihkan pelayanan BTS dari Makasar ke Manado. Kemudian, proses pembahasan tentang pengembangan angkutan umum dengan skema pembiayaan PHLN (pinjaman hibah luar negeri) sebesar Rp 1,3 triliun di Makassar akan dihentikan," jelasnya.

Walkot Makassar Nilai Ojol Day Bantu Redam Dampak Inflasi

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menuturkan program ojol day dicanangkan dengan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Makassar menggunakan jasa ojol sehari tiap pekan saat ke kantor. Program ini disebutnya bisa membantu ojol yang beban operasionalnya meningkat usai harga BBM dinaikkan pemerintah.

"Kami ingin tegas membantu komunitas yang langsung terdampak kenaikan BBM yaitu ojol sekaligus mengurangi kebutuhan BBM paling tidak mulai dari 22.500 pegawai Pemkot," jelasnya.

Soal sorotan MTI yang membandingkan BRT dengan ojol dinilai Danny jauh berbeda kondisinya. Menurutnya BRT saat ini masih disubsidi oleh pemerintah.

"Kalau BRT mau bangkrut apa tidak, kan disubsidi pemerintah. Kan beda. Kan kalau ini siapa yang subsidi itu ojol-ojol semua? (Makanya program ojol day) Itu cara kita menangani persoalan langsung di sumbernya," bebernya.



Simak Video "Baku Hantam Antar Taruna Kemenhub Viral di Medsos"
[Gambas:Video 20detik]
(tau/sar)