.webp)
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XIII Makassar meminta maaf lantaran kerusakan jalan nasional di wilayah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) hanya bisa ditangani dengan cara tambal sulam. Perbaikan permanen sulit dilakukan karena anggaran minim.
"Kami mohon maaf kepada masyarakat Enrekang utamanya pengguna jalan atas ketidaknyamanannya. Kita berusaha maksimal untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan ruas jalan Enrekang," kata Kabid Preservasi II BBPJN Wilayah XIII Makassar, Ali Duhari kepada detikSulsel, Kamis (15/9/2022).
Menurut Ali, perbaikan dan perawatan jalan nasional di Enrekang sebenarnya selama ini terus dilakukan. Hanya saja penanganan kerusakan hanya bisa dilakukan untuk jangka pendek dengan menambal ruas jalan yang bolong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan kita biarkan kondisi jalan rusak di Enrekang. Teman-teman sebenarnya sudah bekerja maksimal. Tapi kondisi anggaran kita ini sangat terbatas," jelasnya.
Ali menjelaskan anggaran untuk penanganan kerusakan jalan dari Bangkae, Sidrap-Enrekang hingga batas Tana Toraja (Tator) sepanjang 105,35 kilometer hanya ada Rp 8,35 miliar. Anggaran ini bahkan disebutnya tak cukup untuk penanganan kerusakan jalan hingga akhir tahun ini.
"Untuk ruas Jalan Bangkae-Enrekang-batas Tana Toraja sepanjang 105,35 kilometer Rp 8,35 miliar. Nah kami melihat, besar anggaran ini tidak mencukupi untuk 1 tahun," jelasnya.
Sehingga pihaknya menunggu ada tambahan anggaran dari pusat untuk menangani kerusakan jalan di Enrekang. Ali menegaskan, pihaknya komitmen agar semua jalan di Sulsel dalam kondisi prima.
"Kita pastinya mau melihat Jalan di Sulsel ini semua bagus. Jadi tidak ada dianaktirikan. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin, kita juga sudah mengusulkan untuk penambahan anggaran yang diperuntukkan perbaikan Jalan Poros Enrekang hingga batas Tana Toraja," tutur Ali.
Wabup Enrekang Sebut Kerusakan Jalan Nasional Bikin Citra Pemda Buruk
Wakil Bupati (Wabup) Enrekang, Asman sebelumnya menyoroti kinerja BBPJN Makassar yang dinilainya seperti membiarkan Jalan Poros Enrekang rusak parah. Kerusakan jalan ini menurutnya memperburuk citra Pemda padahal ini bukan kewenangan daerah.
"Seolah dibiarkan rusak, perbaikan hanya sekedar ditempel-tempel. Ini sudah lama begini, ini membawa citra buruk untuk Pemda. Padahal status jalan itu nasional, bukan wewenang Pemda Enrekang," jelasnya.
Selain itu kata Asman, buruknya akses Jalan Poros itu mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Enrekang. Menurutnya, percuma pemda genjot promosi wisata kalau infrastruktur jalan tidak mendukung.
"Pasti ada pengaruh pengunjung datang di Enrekang. Percuma kita genjot pariwisata kalau akses nasional ini yang tidak mendukung. Jadi pihak balai ini harus cepat tangani kerusakan Jalan Poros ini," tandasnya.
(tau/hmw)
