.webp)
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) merencanakan target belanja di APBD Perubahan 2022 naik menjadi Rp Rp 9,4 triliun lebih. Target belanja naik sekitar Rp 297 miliar jika dibandingkan dengan APBD Pokok 2022.
"Secara umum dalam dalam perubahan anggaran APBD 2022 ini, tetap menitikberatkan pada apa yang kita tuang dalam perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dan juga kesepakatan KUPA PPAS yang telah kita sepakati bersama beberapa waktu yang lalu," ungkap Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tentang perubahan APBD 2022 di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (15/9/2022).
Untuk target belanja daerah di APBD Perubahan 2022, Andi Sudirman menuturkan mengalami kenaikan. Ini lantaran prioritas belanja daerah disebutnya masih fokus pada pemulihan ekonomi daerah. Kenaikannya mencapai 3 persen dibanding target belanja di APBD Pokok 2022 sebesar Rp 9,1 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam rancangan perubahan, target belanja daerah sebesar Rp 9,4 triliun lebih secara akumulatif mengalami peningkatan sebesar Rp 297 miliar lebih," jelasnya.
Sementara untuk rencana pendapatan diAPBD perubahan 2022, pendapatan asli daerah (PAD) diharap lebih optimal naik sebesar Rp 72 miliar lebih atau sekitar 1,44 persen. Kemudian rencana pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami peningkatan sebesar Rp 39 miliar lebih atau 0,96 persen dan pada jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami peningkatan yang bersumber dari penetapan alokasi program hibah jalan daerah dengan kenaikan sebesar Rp 20 miliar lebih atau 16,21 persen dari target APBD Pokok yang telah disepakati bersama sebelumnya.
"Berdasarkan kondisi tersebut, secara akumulatif rencana pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diusulkan sebesar Rp 9,35 triliun lebih meningkat sebesar Rp 131 miliar lebih atau 1,43 persen dari target pendapatan pada APBD Pokok 2022," jelasnya.
Andi Sudirman juga mengungkapkan di rencana APBD Perubahan 2022 ada pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan sebesar Rp 167 miliar lebih untuk pembayaran pokok cicilan utang pada PT SMI sebesar Rp 135 miliar lebih. Selain itu, juga terdapat penyertaan modal kepada BUMN dan BUMD sebesar Rp 32,5 miliar.
"Kita sangat berharap, bahwa dalam kondisi seperti itu seluruh pihak harus bahu membahu membangun segenap potensi yang ada agar dapat termanfaatkan secara optimal sehingga mampu mengakumulasi kekuatan perekonomian yang lebih berkualitas," bebernya.
Apalagi menurutnya, ada perubahan pengalokasian anggaran untuk mengendalikan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM. Pemda diminta mengalokasikan anggaran 2% dari dana transfer umum untuk menangani dampak inflasi.
"Kita berdoa bahwa ke depannya tidak banyak lagi tantangan-tantangan kita dan terakhir kita berpacu bagaimana inflasi dan sebuah instruksi keras bahwa penanganan inflasi harus dilaksanakan sebagaimana ketatnya penanganan pandemi COVID-19 yang menjadi concern bapak presiden," tukasnya.
(tau/asm)
