.webp)
Kemunculan hacker dengan nama akun Bjorka yang mengklaim berhasil meretas sejumlah surat dan dokumen negara, serta data pribadi para pejabat RI membuat publik heboh. Pemerintah Indonesia lantas membentuk tim khusus untuk menjaga data yang belum dibobol hacker.
Dilansir dari detikNews, Rabu (14/9), ada beberapa pejabat RI yang kena serangan hacker Bjorka seperti pejabat di kementerian. Hacker Bjorka membocorkan data pribadi milik pejabat RI berupa nomor telepon, NIK, hingga status vaksinasi milik para pejabat melalui media sosial.
Berikut Deretan Pejabat RI yang Kena Serangan Bjorka:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan adalah salah satu menteri yang data pribadinya diretas oleh hacker Bjorka. Dari data pribadi Luhut yang didapatkan, Bjorka menyebut Luhut belum vaksin ketiga.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kemenko Marinves, Joko Mahardi pun membantah. Dia menegaskan Luhut sudah sudah menerima vaksin ketiga atau booster pada Januari lalu.
"Pak Menko sudah booster, kok. Ada sertifikat vaksin ketiganya tertanggal 8 Januari 2022," terang dia kepada detikcom, Senin (12/9).
2. Menkopolhukam Mahfud Md
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md juga terkena serangan hacker Bjorka. Data pribadi Mahfud mulai dari NIK, alamat rumah, pendidikan, hingga data vaksinasinya disebar ke publik.
Namun, Mahfud MD mengaku tak ambil pusing datanya disebar Bjorka. Kata Mahfud, meski tak disebar, data iu sudah banyak berseliweran di internet.
"Banyak yang japri (komunikasi pribadi) saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu," cuit Mahfud Md di akun Twitter resminya, Selasa (13/9).
3. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjadi salah satu pejabat yang diserang Bjorka. Data pribadi miliknya seperti nama, alamat, NIK, nomor telepon, nama istri hingga nama orang tua Anies disebar Bjorka melalui Telegram.
Merespons hal tersebut, Anies pun cukup santai. Dia menyebut data miliknya yang dibocorkan Bjorka itu banyak yang salah.
"Iya, sayang. Nomor induk kependudukannya salah. Nomor HP-nya juga salah," kata Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).
Simak juga video 'Mahfud Sebut Bjorka Tak Memiliki Kemampuan Membobol':
Selanjutnya, data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Informatika juga diretas...
4. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate
Data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate juga diretas dan disebar ke sosial media oleh hacker Bjorka. Diketahui, data itu dibocorkan Bjorka pada Sabtu (10/9) lalu, bertepatan di hari ulang tahun Plate yang ke-66.
Namun, Plate tidak merespons tentang kebocoran data pribadinya. Dia hanya menanggapi secara umum mengenai kebocoran data pemerintah. Menurutnya, data yang dibocorkan itu hanya data-data umum.
"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, oleh ya salah satunya oleh Bjorka. Tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang," kata Johnny kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/9).
"Sebagian data-data yang lama. Hanya tim lintas kementerian/lembaga, BSSN Kominfo Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," imbuh dia.
5. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ikut menjadi sasaran hacker Bjorka. Sejumlah data pribadi miliknya berupa NIK, alamat rumah, pendidikan, nomor telepon, hingga status vaksinasinya disebarkan di sosial media.
Saat ditanya responnya terkait hal tersebut, Cak Imin pun mengaku heran. Dia pun memutuskan untuk tidak menggunakan aplikasi Whatsapp (WA) untuk sementara waktu.
"Iya saya juga heran. Ini mengerikan karena WA saya mulai jam 09.00 itu, WA saya itu ratusan WA masuk, berbagai macam itu karena bocor. Di situ bahayanya," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).
"Karena itu, saya mengundurkan diri dari WA hari ini karena WA saya bocor dengan macam-macam isinya," sambungnya.
Baca halaman selanjutnya Pemerintah RI bentuk timsus...
Pemerintah RI Bentuk Timsus Usai Heboh Hacker Bjorka
Usai heboh hacker Bjorka meretas sejumlah data pribadi milik pejabat RI, pemerintah pun membentuk tim khusus untuk menjaga keamanan data. Pembentukan tim khusus tersebut, disebut untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.
"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/9).
Dalam keterangannya, Johnny menyebut sebagian data-data tersebut telah diokonfirmasi merupakan data-data umum, dan bukan data-data spesifik yang paling update.
Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud Md turut angkat bicara mengenai pembentukan tim khusus tersebut. Mahfud menjelaskan tujuan dibentuknya timsus untuk menjaga keamanan data, khususnya data-data yang belum dibobol hacker Bjorka.
"Ya, untuk melindungi data yang sifatnya rahasia negara. Mumpung sekarang belum ada yang bisa dibobol," kata Mahfud melalui pesan singkat, Rabu (14/9/2022).
Dia pun menegaskan, sejauh ini data-data yang dibocorkan Bjorka sejauh ini bukan bersifat rahasia. Termasuk data pribadi miliknya yang telah disebar Bjorka.
"Kalau yang dari Bjorka sekarang itu kan bukan rahasia, itu bisa diambil di mana pun. Data pribadi tentang saya misalnya, di YouTube ada, di Google ada, di buku-buku saya juga ada," ujarnya.
Mahfud menjelaskan, pembentukan timsus juga merupakan upaya untuk menyongsong Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sampai saat ini belum disahkan. Rancangan UU PDP tersebut kata Mahfud, masih dibahas di DPR dan menanti untuk disahkan.
"Dalam pada itu Satgas itu sebenarnya lebih untuk menyongsong UU Perlindungan Data Pribadi yang sudah disetujui di tingkat I DPR dan sekarang tinggal ketuk palu. Selama ini RUU tersebut masih dibahas di DPR," jelasnya.
