.webp)
Pemerintah mengesahkan Muhammad Mardiono menjadi Plt Ketum PPP. Mardiono mengaku telah menerima surat penetapan dirinya dari Kemenkumham.
"Iya sudah (sudah menerima)," kata Mardiono seperti dilansir dari detikNews, Jumat (9/9/2022).
Surat penetapannya sebagai Plt Ketum PPP tersebut ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly. Surat penetapan tersebut kata Mardiono diterima hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Betul (sudah ditetapkan Plt Ketum PPP), karena proses politik juga sudah kita lakukan di internal partai, sudah kita ajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengesahan, dan alhamdullilah kami direspons baik melalui sistem aplikasi dimiliki Ditjen AHU," ujar Mardiono.
Keputusan Menkumham Yasonna itu tertuang dalam surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-26.AH.11.02 tahun 2022. Menetapkan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP.
"Hari ini kami sudah mendapatkan jawabannya," beber Mardiono.
Suharso Dilengserkan Saat Mukernas PPP
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono diketahui ditunjuk sebagai Plt Ketum saat Musyawarah Kerja Nasional(Mukernas) PPP digelar. Peserta mukernas memilihnya menjadi Plt ketum menggantikan Suharso Monoarfa.
"Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024," kata Mardiono seperti dilansir Antara, Senin (5/9).
Mardiono yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan 'Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024'. Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Sementara, Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj menuturkan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Sehingga dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.
"Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespons kiai dan berbagai pihak," bebernya.
(tau/nvl)
