Massa dari sejumlah aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Massa membakar ban dan menggelar aksi teatrikal membawa keranda mayat bertuliskan RIP Keadilan.
Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (9/9/2022), sebelum memasuki halaman kantor DPRD Polman yang terletak di Jalan Haji Andi Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, massa aksi yang tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan awalnya memblokir jalan Trans Sulawesi.
Massa memblokir jalan dengan membakar ban bekas. Selain itu, massa juga menggelar aksi teatrikal sambil mengusung keranda mayat yang dibungkus dengan kain putih bertuliskan RIP Keadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai aksi teatrikal, massa kemudian berupaya masuk ke dalam kantor DPRD Polman namun dihalau barikade aparat keamanan dari Polres Polman. Aksi saling dorong sempat terjadi berulang kali hingga membuat suasana semakin memanas.
Kericuhan mereda setelah sejumlah massa aksi diperbolehkan masuk ke kantor DPRD untuk bernegosiasi dengan pihak dewan. Namun massa aksi menolak berdialog terkait tuntutan mereka, lantaran hanya sebagian kecil anggota DPRD Polman yang menerima massa aksi lantaran anggota dewan lainnya tidak berada di tempat.
Dalam aksi unjuk rasa ini, polisi sempat mengamankan seorang massa aksi, yang diduga provokator. Massa tersebut akhirnya dilepas usai dimintai keterangan.
"Kami sangat kecewa karena sampai hari ini kita tidak bisa bertemu dengan para pimpinan (unsur pimpinan DPRD Polman),"kata salah satu perwakilan massa aksi, Rian Ardiansyah kepada wartawan, Jumat (9/9).
Menurut Rian, aksi unjuk rasa ratusan massa aksi yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) Polman, membawa tiga point tuntutan. Salah satunya mendesak pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi yang dinilai menyengsarakan rakyat.
"Ini sudah aksi ketiga dari Semarak terkait dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM bersubsidi sangat menyengsarakan rakyat," tegas ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polman ini.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Polman Ridwan dalam orasinya menegaskan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, telah memberi keuntungan untuk kaum oligarki dan menyengsarakan rakyat kecil.
"Ketika butir Pancasila menjelaskan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata keadilan itu hanya berpihak kepada kaum oligarki di bangsa ini, kita hadir di republik ini, di jalanan ini untuk menentang penindasan yang dilakukan pemimpin bangsa ini, kita mendengar jeritan rakyat dari pelosok negeri, kita hadir sebagai mahasiswa, representative mewakili orang-orang yang tertindas akibat kebijakan pemerintah," kata Ridwan
(tau/asm)