.webp)
Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) sempat ricuh. Mahasiswa menjebol pagar pintu masuk kantor bupati hingga terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP.
Pantauan detikcom di lokasi, Senin (5/9/2022), kericuhan bermula ketika massa bermaksud menerobos masuk ke kantor bupati, namun terhalang barikade petugas keamanan. Massa aksi kemudian mendorong pintu gerbang kantor bupati hingga jebol.
Akibatnya terjadinya aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapapun orangnya, ketika tidak mengindahkan perjuangan rakyat, maka kami akan berdiri di ujung tombak, karena sedikitpun kami tidak takut," teriak koordinator aksi bernama Alwin kepada petugas keamanan.
Alwin menjelaskan kepada petugas bahwa mereka ingin bertemu dengan Bupati Polman dan tidak menerima alasan apabila pejabat bersangkutan tak ada di lokasi.
"Kami minta dengan hormat, karena ini adalah hari Senin, tidak ada alasan satupun petinggi di dalam gedung ini, tidak berada di tempat," katanya.
"Kami tidak akan pernah mundur, jadi kami minta untuk dipertemukan dan melakukan audiens terkait tuntutan kami bagaimana cara bisanya terakomodir," pintanya.
Kericuhan kemudian baru mereda ketika Kepala Satpol PP Polman Arifin keluar menemui massa aksi. Meski begitu, Arifin mengaku tidak berwenang membiarkan massa aksi masuk ke kantor bupati, apalagi seluruh pejabat setempat sedang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Tidak ada orang, semua di Balikpapan ini. Lillahi taala, semua tidak ada," ujar Arifin kepada massa aksi.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Polman Ridwan mengatakan aksi yang digelar hari ini membawa sejumlah isu, khususnya yang disuarakan secara nasional.
"Dalam hal ini terkait kenaikan harga BBM, dalam hal ini pertalite dan solar, termasuk penyesuaian harga tarif dasar listrik dan memberantas mafia migas," katanya dalam wawancara terpisah.
Ridwan menegaskan jika pemerintah tidak segera menurunkan harga BBM, akan menimbulkan akibat yang lebih fatal dan menyengsarakan masyarakat.
"Kita ketahui bersama bahwa ketika BBM ini kemudian tidak ada pencabutan kaitan dengan kenaikannya, maka tentu akan berakibat terhadap inflasi, kenaikan harga bahan pokok dan lain sebagainya," katanya.
(hmw/sar)
