.webp)
DPRD Kabupaten Bone menilai bantuan langsung tunai (BLT) BBM rawan jadi alat transaksi politik jelang Pilkades 2022 di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihaknya pun meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) itu diawasi dengan melibatkan pendamping program keluarga harapan (PKH).
"Jadwal PT Pos untuk melakukan penyaluran mulai besok, Kamis 8 September. Namun kami merekomendasikan untuk ditinjau ulang, dan melibatkan seluruh pendamping PKH," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Bone Andi Akhiruddin saat ditemui detikSulsel Rabu (7/9/2022).
Hal tersebut mengemuka dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat komisi DPRD Bone yang membahas mekanisme penyaluran BLT BBM dan sembako, Rabu (7/9). Rapat tersebut turut dihadiri PT Pos, Dinas Sosial, pendamping PKH, hingga pihak bank.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akhiruddin menyebut pelibatan para pendamping PKH memang sudah sepantasnya dengan alasan mereka yang tahu data warga. Kepala desa diminta tidak terlibat langsung dalam melakukan penyaluran.
"Cukup kepala desa hadir diundang, jangan dia langsung menyalurkan. Apalagi dua bulan ke depan sudah pilkades. Rawan dipolitisasi di momen pilkades ini," sebutnya.
Akhiruddin juga meminta PT Pos dan Pemda untuk berkoordinasi untuk memastikan data penerima ke Kementerian Sosial (Kemensos). Jangan sampai penyaluran BLT BBM ini tidak tepat sasaran karena data penerima BLT BBM langsung mengacu pada penerima BPNT dan PKH.
"Kan lucu, langsung ada nama penerima dari pusat yang disesuaikan saja dengan penerima BPNT dan PKH. Belum lagi baru kemarin ada konfirmasinya ke pemda melalui Dinsos langsung besok dia mau salurkan. Sebaiknya koordinasikan dulu semuanya biar penyalurannya efektif dan efisien," urai Akhiruddin.
Diketahui Pemerintah Pusat menyalurkan BLT BBM kepada warga imbas dari kenakan harga BBM. Penyaluran bantuan tersebut melalui PT Pos yang dimulai tanggal 6 hingga 12 September mendatang.
"Untuk jadwal dari pusat kami rencananya besok penyaluran. Tetapi dari hasil rapat tadi akan kami tunda sehari dan melibatkan pendamping (PKH)," ucap Kepala PT Pos Watampone Dian Eka Septiani.
Eka menyebut, untuk data penerima BLT kompensasi kenaikan BBM di Bone sebanyak 60.696 orang. Setiap penerima mendapatkan bantuan Rp 300 ribu selama 2 bulan untuk BLT BBM, dan BLT Sembako sebanyak Rp 200 ribu.
"BLT Sembako hanya untuk bulan September saja. Jadi KPM keseluruhan menerima Rp 300 ribu selama 2 bulan, dan Rp 200 ribu untuk September. KPM harus membawa surat panggilan saat pencairan, membawa identitas asli, kalau diwakili harus dalam satu KK dan melampirkan KTP dan KK aslinya," jelasnya.
(sar/sar)
