.webp)
"Kami akan mengawal aspirasi ini dan berkoordinasi dengan DPRD Bone dalam 2x24 jam. Kalaupun tidak ada informasi dari DPRD kami akan melakukan aksi dengan massa lebih banyak," kata Ketua PMII Cabang Bone Muhammad Nurwan Tifta usai melakukan aksi di DPRD Bone, Selasa (6/9/2022).
Nurwan juga menuntut agar mafia BBM di Kabupaten Bone segera diberantas, dan subsidi BBM tepat sasaran. Selain itu, ia meminta pemerintah melibatkan masyarakat dalam mengawal subsidi BBM.
"Kami juga menggalang tanda tangan dari masyarakat sebanyak 1.000 orang. Penolakan ini karena 2 tahun sebelumnya kami dilanda pandemi COVID-19," bebernya.
Nurwan menambahkan, pemerintah mencadangkan 3 langkah pemulihan ekonomi nasional terkait peningkatan konstruksi, peningkatan dunia usaha, dan stabilitas ekonomi. Namun di sisi lain pemerintah justru menaikkan harga BBM.
"Realitas di lapangan kenaikan BBM ini mengganggu langkah pemulihan ekonomi nasional," tegasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan mengaku akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa terkait penolakan kenaikan harga BBM. Ia menilai kenaikan harga BBM berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
"Kami tindak lanjuti seluruh aspirasi dari masyarakat dan mahasiswa. Dalam 2x24 jam ini kami akan menyampaikan langsung ke DPR RI," ucapnya.
Irwandi mengatakan, terkait kenaikan transportasi dan bahan pokok lainnya harus menunggu keputusan dari pemerintah dalam hal pengendalian harga. Karena tidak mungkin harga dinaikkan seenaknya.
"Harus ada penyesuaian. Yang pasti penolakan BBM ini dilakukan dari masyarakat, dan kami sebagai perwakilan masyarakat menindaklanjuti itu," jelasnya.
Sementara Kapolres Bone AKBP Ardyansyah menuturkan, pihaknya melibatkan 300 personel dalam pengamanan aksi demo kenaikan BBM. Dia juga menegaskan agar dilakukan pengamanan secara humanis.
"Jumlah personel yang disiagakan oleh Polres Bone 300. Ada dari Brimob, dan dilibatkan Pemda," sebutnya.
(hsr/sar)
