.webp)
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Partai Buruh Sulawesi Utara (Sulut) menggeruduk kantor DPRD Sulut menolak kenaikan harga BBM. Dalam aksinya, massa juga menuding bantuan langsung tunai (BLT) bukan solusi tepat.
Pantauan detikcom, Selasa (6/9/2022), massa aksi dari Partai Buruh datang di kantor DPRD Sulut sekitar pukul 12.00 Wita. Mereka menyampaikan sejumlah orasi di depan pagar gedung DPRD.
Tampak massa aksi melakukan dialog dengan pihak keamanan untuk dapat masuk di halaman kantor DPRD Sulut. Tak lama setelah itu, massa aksi lalu dengan tertib masuk di halaman kantor DPRD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka lalu diterima sejumlah anggota DPRD Sulut seperti, Ayub Ali dari PAN, Brayen Waworuntu dari Nasdem, Melky Pangemanan dari PSI, Berty Kapojos dari PDIP, Hendrik Waluko, Billy Lombok dan Ivan Lumentut masing-masing dari Partai Demokrat.
"Saya berharap aksi ini tidak hanya didengar anggota DPRD. Tapi harus jadi kebijakan politik dari Pemprov Sulut, kalau hanya diterima itu omong kosong," kata salah satu orator aksi Frans Kurniawan, Selasa (6/9/2022).
Frans melanjutkan orasinya dengan menyebut kenaikan BBM itu akan berpengaruh pada penurunan pendapatan ekonomi masyarakat. Pasalnya upah buruh dianggap masih di bawah rata-rata sementara harga barang ikut naik dipicu kenaikan BBM.
"Kenapa kami juga menuntut upah dan penghapusan UU Omnibus Law karena upah rendah itu akibat UU Omnibus Law mensyaratkan itu," katanya.
Menurut dia, kalau misalnya upah rendah daya beli masyarakat di pedesaan juga turun. Dia mendesak agar pemerintah secepatnya menurunkan harga BBM.
"Demi mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah secepatnya mengembalikan atau membatalkan kenaikan BBM," tambah dia.
Dia menegaskan bahwa pemerintah saat ini lebih mengutamakan kepentingan pengusaha ketimbang masyarakat.
"Kebijakan pemerintah lebih mementingkan ke pengusaha daripada upah buruh," katanya.
Dia juga menuding bahwa bantuan langsung tunai (BLT) yang dibuat pemerintah tidak akan tepat sasaran. Karena sudah banyak temuan yang mereka dapatkan di lapangan. Tak hanya itu, kebijakan tersebut kata dia tidak menyelesaikan masalah.
"Bantuan langsung juga kami tidak terlalu yakin untuk menyelesaikan. Karena di banyak kasus bantuan langsung itu salah sasaran. Jadi kami curigai bahwa bantuan langsung ini tidak tepat sasaran, dan belum menyelesaikan masalah terhadap kenaikan harga barang," tegas dia.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok yang menemui massa aksi itu menyampaikan bahwa sikap Partai Demokrat itu jelas menolak kenaikan BBM. Dia menggaransi akan berjuang bersama untuk menolak kenaikan harga BBM.
"Bagi kami Demokrat kita bersama-sama dengan buruh menolak (kenaikan harga BBM)," papar Billy.
Dia menjamin bahwa Demokrat akan membawa aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
"Kami tidak akan jauh kami, untuk terus menerus di bawah ke pemerintah pusat supaya jadi rekomendasi," pungkasnya.
(hsr/sar)
