.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengancam menahan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) hingga mencopot pejabat di lingkup Pemkot Makassar yang realisasi anggarannya di bawah target. Danny geram lantaran masih ada 25 SKPD yang serapan APBD-nya masih di bawah 40 persen.
"Semua yang di bawah (target realisasi) TPP-nya ditahan. Tidak boleh keluar-keluar. SPPD tidak boleh keluar (ditahan)," ungkap Danny kepada wartawan, Jumat, (2/9/2022).
Danny mengaku sebelumnya hanya memberikan ancaman sanksi TPP akan ditahan. Kali ini, Danny menyebut akan memberikan dua jenis sanksi. Selain TPP ditahan, SPPD juga akan ditahan. Danny menuturkan tidak akan memberikan izin untuk perjalanan keluar daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biar apapun acaranya (di luar daerah) saya ndak keluarkan izin keluar daerah. Kan SPPD ada di situ," bebernya.
Menurut Danny, pihaknya akan membuat tim percepatan penyerapan anggaran dan pengendalian inflasi. Selain itu, sasaran kinerja pegawai (SKP) dari Wali kota yang telah diisi pegawai akan dibatalkan. Danny mengaku kini akan mengisi sendiri SKP tersebut sehingga akan menilai secara fair kinerja pegawai.
"Kalau saya kasih angka mati (SKP), tidak akan pernah naik pangkat dan jabatannya. Bahkan bisa nonjob. Makanya saya angkat pak Sudirman (mantan Sekda Sidrap) sebagai penasehat untuk menyelidiki ini kenapa penyerapan anggaran rendah," jelasnya.
Danny juga meminta agar SKPD lebih maksimal membahas progres serapan anggaran di DPRD Makassar. Ini lantaran DPRD Makassar disebut Danny sudah serius mengawal serapan anggaran sementara SKPD sering tak siap saat pembahasan.
"Saya kasihan juga teman di DPRD, mereka sudah siap tapi kita yang tidak siap, kan memalukan itu. Keseriusan DPRD membahas anggaran harus diimbangi keseriusan kita," bebernya.
Berdasarkan data yang dihimpun detikSulsel dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jumat (2/9), ada 25 SKPD yang belum mencapai target.
Berikut daftar 25 SKPD di lingkup Pemkot yang serapan anggaran masih di bawah 40 persen:
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 39,99%
- Kecamatan Ujung Tanah 38,65%
- Dinas Kesehatan 38.50%
- Dinas Perikanan dan Pertanian 38,16%
- Dinas Penanggulangan Bencana Daerah 38,13%
- Dinas Perpustakaan 37,15%
- Dinas Komunikasi dan Informatika 36,45%
- Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 35,98%
- Dinas Pariwisata 34,87
- Dinas Perhubungan 34,78
- Badan Pendapatan Daerah 33,81%
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 33,09%
- Dinas Kebudayaan 31,09%
- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 30,39%
- Dinas Pertanahan 29,36%
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 28,07%
- Dinas Penataan Ruang 25,81%
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 25,66%
- Dinas Sosial 23,07%
- Dinas Lingkungan Hidup 22,22%
- Dinas Perdagangan 21,38%
- Dinas Ketahanan Pangan 19,61%
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 18,62%
- Dinas Pemuda dan Olahraga 12,96%
- Dinas Pekerjaan Umum 4,83%.
(tau/nvl)
