Bupati Bulungan Evaluasi Proyek PLTA Kayan yang 10 Tahun Belum Beroperasi

Kalimantan Utara

Bupati Bulungan Evaluasi Proyek PLTA Kayan yang 10 Tahun Belum Beroperasi

Muhammad Budi Kurniawan - detikSulsel
Senin, 29 Agu 2022 21:59 WIB
Kondisi Proyek PLTA Kayan milik KHE yang tak kunjung selesai.
Foto: Kondisi Proyek PLTA Kayan milik KHE yang tak kunjung selesai. (Istimewa)
Bulungan -

Bupati Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) Syarwani menuturkan akan mengevaluasi proyek PLTA Kayan yang sudah 10 tahun berjalan namun tak kunjung beroperasi. Tim evaluasi investasi sudah dibentuk khusus karena proyek PT Kayan Hydro Energi (KHE) ini disebut terhambat perizinan.

"Yang pasti melalui strategi evaluasi terus kita lakukan. Kita sangat menyadari tidak semua terkait perizinan itu ada di kabupaten.Kita juga membentuk tim evaluasi investasi yang ada di Bulungan ini pun kita akan update sampai kepada lembaga/kementerian yang terkait," jelas Syarwani kepada wartawan, Senin (29/8/2022).

Pihaknya juga akan melakukan evaluasi terkait dampak lingkungan yang bisa disebabkan proyek yang dibangun di Kecamatan Peso tersebut. Apalagi nanti akan dibangun bendungan yang dilengkapi dengan 5-6 turbin yang bisa menghasilkan listrik dengan kapasitas 900 Megawatt (MW).


"Apakah terdampak sampai Tanjung Selor khusus di wilayah kita, yang memang kita harapkan tidak begitu rawan dengan bencana banjir soal adanya pengendalian ini. Ya meski di luar sisi itu menghasilkan energi listrik," terangnya.

Untuk masyarakat yang terdampak proyek, pihaknya akan memprioritaskan warga di dua desa yaitu Desa Peleban dan Desa Lejoh. Kondisi ini sama seperti di kawasan industri yang kegiatan relokasi tidak akan dilakukan sebelum permukiman dan kelengkapan lainnya dibangun.

"Kita harapkan jangan ada relokasi sebelum ada penyiapan kawasan baru bagi masyarakat yang terdampak," bebernya.

Syarwani mengatakan sesuai informasi terakhir yang diterima, pembangunan PLTA saat ini sedang dilakukan pembangunan gudang bahan peledak.

"Kalau sampai sekarang sudah ada gudang peladang tetapi itu kewenangan perizinannya di Polri. Itu juga akan dievaluasi dari kepolisian," tuturnya.

Sementara, Camat Peso Jonilius yang dihubungi detikcom secara terpisah mengatakan, pihaknya masih melakukan musyawarah terkait tali asih (uang ganti rugi) kepada warga yang lahannya terdampak akibat pembangunan bahan jalan menuju bendungan tahap 1.

"Memang pembangunan jalan penghubung sudah ada dari Tanjung Selor ke tegu 5, dan dari tugu 5 ke proyek pembangunan PLTA. Dari tugu 5 dan ke lokasi bendungan pertama itu kan masuk di kawasan hutan lindung, di kawasan hutan lindung ini ada lahan garapan masyarakat di situ, inilah mau dikasih tali asih tapi hingga hari ini belum ada kesepakatan," jelasnya.

Dia menilai lambannya progres pengerjaan badan jalan atas proyek yang sudah 10 tahun berjalan ini tak terlepas dari perizinan KHE yang tak kunjung kelar.

"Informasi yang kita terima ini masalahnya dengan perizinan, makannya konstruksinya itu belum dibangun. Baru di tahap pra kontruksinya saja selama 8 tahun. Harapan kita ini berjalan agar masyarakat, menerima dampak positif dari proyek besar ini," pungkasnya.



Simak Video "Jokowi Senang PLTA di Poso Diresmikan: Ini Energi Hijau"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/tau)