.webp)
Massa dari unsur mahasiswa menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di gedung DPRD Sulsel. Legislator Sulsel, Andi Irwandi Natsir datang menemui mendengar aspirasi massa.
"Ketika kami (DPRD Sulsel) dimintai sikap seperti apa terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM, maka di tempat ini saya bersama saudaraku sekalian mengatakan menolak kenaikan harga BBM," ucap Natsir di depan mahasiswa, Senin (29/8/2022).
Natsir menilai, rencana kenaikan harga BBM akan semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Sebab kebijakan tersebut juga akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa sementara pertumbuhan ekonomi masyarakat belum stabil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami (DPRD Sulsel) juga menyadari kenaikan BBM ini berdampak luas terhadap ekonomi kita. Maka dari itu kita minta untuk dijadikan perhatian khusus, kalau bisa jangan dulu dinaikkan di masa sekarang, masa pandemi," sebutnya.
Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini semua fraksi dan anggota DPRD Sulsel sebagai wakil rakyat dipastikan punya pemikiran yang sama menolak kenaikan harga BBM.
"Anggota DPRD Provinsi Sulsel tak hanya saya, tapi hampir seluruh fraksi pasti meyakini bersama (menolak kenaikan harga BBM) meskipun saya belum mengkonfirmasi ke beliau-beliau," ujar Natsir.
Dia juga meminta perwakilan mahasiswa untuk berangkat bersama-sama dirinya dan beberapa perwakilan serikat buruh di Sulsel menuju Jakarta menyampaikan langsung tuntutan mereka ke DPR RI.
Irwandi meyakinkan bahwa sepanjang tuntutan masyarakat itu merupakan hal yang baik maka wajib untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Mungkin ada satu atau dua, tiga orang teman-teman di HMI (mahasiswa) bisa bersama teman-teman buruh langsung ke sana (di Jakarta) menyampaikan aspirasi ini (menolak harga kenaikan BBM)," kata dia.
Sebelumnya aksi mahasiswa berlangsung di bawah flyover Makassar. Usai membakar ban massa aksi kemudian bergeser ke depan Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Dalam tuntutannya mereka dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena dinilai akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM, yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi COVID-19.
"Untuk itu kami meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Serta mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," kata koordinator lapangan Badko HMI Sulselbar, Irwan Abbas.
(hsr/sar)
