.webp)
Alasan Pemprov Sulsel lamban tender Stadion Mattoanging lantaran berhati-hati karena ada gugatan kepemilikan dinilai DPRD tak masuk akal. Stadion yang kini rata dengan tanah disebut DPRD mestinya tak dibongkar Pemprov jika khawatir dengan gugatan hukum.
"Tidak mungkin kita berani membongkar suatu barang apabila barang tersebut masih dalam gugatan. Kenapa Pemprov berani melakukan pembongkaran, tetapi tidak berani melakukan pembangunan sehingga dia menjadikan alasan itu. Itu kan dalam pemikiran normal itu sebuah alasan yang tidak masuk akal," ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andre Prasetyo Tanta kepada detikSulsel, Rabu (24/8/2022).
Stadion Mattoanging ini juga jadi perhatian utama DPRD dengan mengundang Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Andi Arwin Azis menghadiri rapat evaluasi pada bulan Juli lalu. Malah saat itu kata Andre, Arwin optimis kontrak pemenang tender bisa dilakukan Agustus sehingga 4 bulan sisa pengerjaan dinilai masih memungkinkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, pihak Dispora tidak pernah menyampaikan ada gugatan-gugatan soal Mattoanging di PN Makassar. Justru Dispora menyampaikan berkas lelang sudah diberikan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa," tuturnya.
Sehingga menurut Andre, dalih Pemprov berhati-hati tender Mattoanging karena ada gugatan hukum semakin menunjukkan ketidakseriusan membangun stadion. Kalaupun ada gugatan, mestinya sudah tahu solusinya. Apalagi bangunan stadion sudah dibongkar Pemprov.
"Kalau enggak serius, mending disampaikan nggak serius daripada masyarakat ini dijanji bahwa akan dilaksanakan, mau dikerjakan, tapi tidak dikerja-kerjakan," tukas Andre.
Menpora Prihatin dengan Proyek Pembangunan Stadion Mattoanging
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali sebelumnya mengaku prihatin dengan proyek pembangunan Stadion Mattoanging. Stadion yang telah dirobohkan ini tak kunjung dikerjakan oleh Pemprov Sulsel.
"Iya betul, saya ini prihatin tetapi itu kan urusannya pemerintah daerah," ujar Zainudin kepada wartawan di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (23/8).
Zainudin menuturkan untuk bantuan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan stadion juga bukan wewenang Kemenpora. Menurutnya, pembangunan stadion atau venue olahraga lainnya ada di Kementerian PUPR untuk penganggarannya.
"Jadi gini, yang dibantu melalui pemerintah pusat itu melalui PU (Kementerian PUPR), bukan melalui Kemenpora. Kita hanya merekomendasikan," tuturnya.
(tau/asm)
