Pemprov Sulsel Persilakan Pemkot Makassar Ambil Lahan di CPI Asal untuk RTH

Xenos Zulyunico Ginting - detikSulsel
Jumat, 19 Agu 2022 09:15 WIB
Replika Bola Dunia di Kawasan CPI Makassar
Kawasan CPI Makassar (Foto: Al Khoriah Etiek Nugraha/detikSulsel)
Makassar -

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) tak mempersoalkan jika Pemkot Makassar ingin mengambil jatah lahan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI). Hanya saja lahan tersebut harus dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) bukan untuk membangun New Balai Kota Makassar.

"Tidak ada masalah kalau Pak Wali (Wali kota Makassar) mau lahan tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kota, tapi fungsinya harus tetap sama dengan yang ada dalam rencana tata ruang yaitu RTH," ungkap Kabid Tata Ruang Dinas PUTR Sulsel, Andi Yurnita Hadrawi kepada detikSulsel, Kamis (18/8/2022).

Yurnita menjelaskan, awalnya Pemkot Makassar mau menggunakan lahan itu untuk membangun gedung pemerintahan terintegrasi New Balai Kota. Sehingga Pemprov tidak bisa mengeluarkan izin karena dianggap rencana itu bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.


"Nah, kami kan sudah cek di tata ruang, tidak ada peruntukan Balai Kota di situ. Yang ada hanya RTH. Jadi Pak Gubernur merasa bahwa itu tidak sesuai dengan rencana tata ruang kalau mau bikin Balai Kota," jelasnya.

Terkait hasil rapat koordinasi antara Pemkot Makassar dengan KPK, menurutnya KPK itu juga menyarankan hal yang sejalan dengan penyampaian Pemprov Sulsel kepada Wali Kota Makassar.

"KPK juga sampaikan mendukung pembangunan Sulsel tetapi dalam koridor yang sesuai dengan aturan. Aturannya kan itu hanya tata ruang untuk RTH (lahan Pemkot di CPI)," ujar Yurnita.

Pemkot Makassar sebelumnya diminta KPK mengambil kembali lahannya di CPI untuk dijadikan RTH. Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto dengan KPK.

"Sudah ada (kesepakatan). Jadi diminta Pemerintah Kota urus perizinannya untuk kita sepakat membangun RTH disitu," ungkap Danny kepada wartawan usai kegiatan Rakor selesai, Selasa (16/8).

Selain KPK, rakor yang digelar di Aula Inpekstorat Provinsi Sulsel tersebut melibatkan kejaksaan dan Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan. Rakor ini membahas tentang menejemen aset daerah khusus yang menjadi polemik di Kawasan CPI.

"Kan ada KPK tadi. Ada Kejaksaan, ada Kanwil (Kantor Wilayah) Pertanahan. Insyaallah itu akan di minta Pemerintah Kota untuk mengurus kembali supaya bisa menjadi aset Pemerintah Kota," terangnya.

Selanjutnya Pemprov dan Pemkot saling klaim kepemilikan lahan di CPI