Pemkot Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam hal ini Dinas Pertanahan menargetkan 40 aset lahan bisa disertifikasi hingga akhir tahun ini. Sertifikasi aset dikebut untuk menghindari timbulnya sengketa atau gugatan-gugatan hukum terhadap aset Pemkot.
"Insyaallah 2022 ini, kami targetkan sampai akhir 2022 itu sekitar 30-40 untuk kita sertifikatkan aset. Pengajuan kita 51," ungkap Kadis Pertanahan Kota Makassar Akhmad Namsum kepada wartawan, Kamis (18/8/2022).
"Itu bagian dari upaya kita di Pemerintahan Kota khususnya Dinas Pertanahan untuk menggenjot, mempercepat proses pensertifikatan aset," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Legalisasi aset yang diprioritaskan di BPN kata Ahmad, antara lain Kawasan Pantai Losari dan Untia. Menurutnya, aset Pemkot di Untia sedang dalam proses pengukuran dan ditergetkan telah bersertifikat tiga minggu kedepan. Sementara kawasan Pantai Losari saat ini sudah memasuki tahap pensertifikatan oleh BPN.
"Untia yang menjadi lahan untuk pembangunan untuk sarana olahraga itu akan kita tiga minggu kedepanlah untuk terbit sertifikatnya. Karena sekarang ini sudah proses pengukuran. Losari sudah selesai, sekarang di pendaftaran untuk pensertifikatan," ungkapnya.
Selain itu, legalisasi aset Pemkot yang menurutnya akan segera ditindaklanjuti antara lain sekolah-sekolah, kantor-kantor lurah, dan puskesmas. Untuk di ketahui, beberapa aset tersebut bermasalah sebab diklaim kepemilikannya oleh oknum warga.
"Semua yang menjadi aset kita di pencatatan. Itu akan kita maksimalkan. Dan insyaallah di tiga bulan kedepan itu. Banyak aset kita di sekolah, puskesmas dan kantor lurah," ujarnya.
Akhmad menuturkan sejak ia menjabat per Desember 2021, BPN baru menyelesaikan legalisasi aset pemkot sebanyak tujuh sertifikat. Dirinya optimis puluhan sertifikat dalam tiga bulan kedepan bisa tuntas sehingga bisa menjadi kado spesial bagi HUT Kota Makassar.
"Baru tujuh. Ada di Februari sudah diserahkan. Tadi itu enam (diserahkan di Upacara HUT ke-77 RI). Dan proses tiga bulan sampai di November itu rencana diserahkan di hari jadi ya puluhan (sertifikat). Nanti kita lihat progresnya," jelasnya.
Sementara, Kepala Bidang Aset BPKAD Makassar Arnan menuturkan ada total 4.508 aset tanah Pemkot Makassar. Dari jumlah tersebut baru 408 di antaranya yang memiliki sertifikat sehingga ada 4.100 aset tidak bersertifikat.
"Masih sama ji dek (datanya), kecuali itu penambahan sertifikat yang diserahkan kemarin oleh BPN (pada HUT ke-77 RI). Namun saya belum terima dokumennya dari teman-teman Dinas Pertanahan," ujar Arnan.
(tau/asm)