Akademisi Unhas Bantah Klaim Danny soal Rel KA Makassar Picu Banjir

Nurul Istiqamah - detikSulsel
Kamis, 11 Agu 2022 23:05 WIB
Forum Group Discussion yang digelar Unhas di Hotel Claro Makassar.
Foto: Forum Group Discussion yang digelar Unhas di Hotel Claro Makassar. (Nurul Istiqamah/detikSulsel)
Makassar -

Klaim Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto soal konstruksi rel kereta api (KA) segmen Makassar yang at grade bisa memicu banjir dibantah akademisi. Konstruksi rel KA yang sudah ditetapkan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel dinilai sudah memikirkan dampak tersebut.

"Dalam ilmu keteknikan apalagi di dalam ilmu ketekniksipilan, kontruksi infrastruktur itu selalu mengikutkan bagaimana perencanaan mengalirkan air, utamanya air hujan dengan baik," ujar Guru Besar Perencanaan Transportasi Unhas, Isran Ramli dalam focus grup discussion (FGD) di Hotel Claro, Makassar, Kamis (11/8/2022).

"Sehingga kita bisa mengatakan bahwa rel kereta seharusnya cenderung untuk tidak menjadi barrier, tidak menjadi penghambat dari pada pengaliran air hujan. Karena sistemnya pengaliran air ini biasanya sudah direncanakan dengan baik dari suatu konstruksi rel kereta api," sambungnya.


Irsan mengatakan meragukan penyebab banjir di wilayah rel KA segmen Maros beberapa waktu lalu karena adanya konstruksi rel KA. Menurutnya hal itu bisa saja terjadi jika masyarakat tidak merawat infrastruktur drainase atau pengaliran air di sekitarnya.

"Kalau kita mengatakan apakah penyebabnya banjir atau genangan itu kita masih perlu cek percek apakah penyebabnya memang itu. Jangan sampai penyebabnya adalah perilaku kita dalam memanejemen infrastruktur sistem drainase atau infrastruktur pengaliran itu," tambahnya.

Dari sisi ilmu teknik perencanaan transportasi, Isran menjelaskan penyebab terjadinya banjir di wilayah jalur kereta api boleh jadi karena hujan deras atau pengelolaan drainase. Irsan menyebut dalam istilah keteknikan, curah hujan yang dominan adalah penyebab potensial terjadinya banjir.

"Ada memang istilahnya kalau di keteknikkan itu istilahnya kalau curah hujan, ketika curah hujan itu besar, dari satu sisi pemeliharaan infrastruktur air hujan kita tidak lakukan dengan baik, masyarakatnya mungkin kanal got tidak rapi dibersihkan dari waktu ke waktu. Air juga seperti itu, tersumbat menjadi genangan," jelasnya.

Senada dengan Isran, Budayawan Sulsel Asmin Amin yakin proyek kereta api yang telah direncakan puluhan tahun silam itu pasti telah dikaji mendalam. Ia lalu mempertanyakan dominansi perhatian Wali Kota Makassar di area lainnya yang selalu terdampak setiap musim hujan.

"Barru itu banjir waktu itu masih masa pembangunan. Banyak sekali clusterbox itu dibangun. Dan itu sudah dikaji oleh para ahli dan tidak mengapresiasi ahli itu. Itu sudah dikaji. Kalau pun bicara banjir, eh kenapa kau tidak urus itu Paccerakkang setiap tahun banjir, Panakkukang setiap tahun banjir," tukasnya.

Sementara itu, Sosiolog Unhas Tahir Kasnawi menjelaskan salah satu dampak dari pembangunan kereta api memang akan berimbas ke lingkungan. Termasuk kemungkinan terjadinya banjir. Namun menurutnya, itu sudah menjadi konsekuensi dari kemajuan yang ingin diterapkan.

"Ini memang tidak ingin kita terjadi, tetapi itu merupakan suatu konsekuensi dari pada apa yang sudah diperbaiki dan inilah yang menjadi kekhawatiran dari pada Pak Wali Kota sehingga dia mempersoalkan bahwasanya ada rencana bahwa nanti yang terjadi adalah gradenya di darat bukan elevated," jelasnya.

Komunikasi Pemerintah soal Kisruh Rel KA Disorot

Sebelumnya, Akademisi Unhas juga menyoroti komunikasi pemerintah yang harus diperbaiki terkait kisruh beda konsep pembangunan rel KA di Kota Makassar. Polemik ini dinilai tidak perlu terus berkepanjangan.

Rencana desain rel KA segmen Makassar dibuat at grade (elevated) yang ditetapkan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, diketahui diprotes Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang kekeh ingin konstruksinya dibuat melayang atau elevated.

"Kalau saya lihat ini soal komunikasi pimpinan, saya pikir komunikasi hak wali kota adalah komunikasi stakeholder yang harus diperbaiki," terang Dosen Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Fajlurrahman Rusdi dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022).

Hal itu mengemuka forum focus grup discussion (FGD) yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) di Hotel Claro Makassar, Kamis (11/8). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pakar dan akademisi.

"Tolong komunikasi pemerintah pusat, pemerintahan provinsi dan badan usaha yang melaksanakan ini harus baik karena kalau komunikasinya patah-patah ini bisa berbahaya," sambungnya.



Simak Video "Detik-detik Mahasiswa Baru Unhas Diusir Lantaran Pilih Non-Binary"
[Gambas:Video 20detik]
(asm/sar)