.webp)
Sebanyak 17 kantor kelurahan di Kota Makassar rusak hingga lahan bermasalah. Kondisi ini membuat sejumlah kantor kelurahan terpaksa menumpang di kontainer, hingga bergabung di kantor kecamatan agar layanan tetap berjalan.
"Kita data ada sekitar 17 (kantor kelurahan). Nah solusinya, karena mereka tidak punya kantor, ada yang menumpang ada yang di kantor kecamatan. Ada juga menggunakan kontainer," ucap Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman kepada detikSulsel, Senin (6/8/2022).
Helmy melanjutkan, salah satu kelurahan yang tidak punya kantor, yakni Kelurahan Tidung di Kecamatan Rappocini. Kelurahan tersebut terpaksa mengalihfungsikan kontainer posko Makassar Recover sebagai kantor sementara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Posko Makassar Recover awalnya diketahui sebagai tempat pos penanganan COVID-19 yang berada di tiap kelurahan. hingga saat ini dialihfungsikan Kelurahan Tidung sebagai kantor sementara.
"Tidung ji saya tahu, karena kebetulan saya pernah datangi Tidung, saya datangi kantor lurahnya," ucap dia.
Selain itu ada kelurahan di Kecamatan Wajo yang juga bermasalah kantor pelayanannya. Makanya terpaksa menumpang di kantor kecamatan.
Ada yang di kantor Kecamatan Wajo satu (kelurahan). Ada yang numpang situ kantor lurah. Saya lupa apa nama kelurahannya," sambung Helmy.
Helmy menjelaskan, 17 kantor kelurahan di Makassar bermasalah karena ada beberapa di antaranya yang rusak. Makanya bertempat di lokasi lain sampai menunggu selesai perbaikan.
"Maksudnya, ada kantor lurah yang bocor. Rusak berat, itu kita kategorikan. Yang kedua, kantor lurah yang menumpang atau tidak ada Kantornya sama sekali. Itu ada beberapa," urai dia.
Bahkan ada pula kantor kelurahan yang terpaksa harus mencari tempat lain. Lantaran lahannya dikuasai warga gegara kalah gugatan dalam sengketa tanah di pengadilan.
"Termasuk juga (ada kalah gugatan). Kita sudah mendata sekitar 17 kantor kelurahan dari 153 kantor kelurahan yang ada di Kota Makassar," imbuhnya.
Pihaknya sudah memberi sejumlah solusi kepada pemerintah kelurahan agar mencari tempat sementara sembari menunggu penyelesaian 17 kantor kelurahan yang bermasalah. Misalnya membeli rumah warga atau sewa ruko sebagai kantor sementara.
"Kita arahkan mereka untuk membeli. Membeli apa? Membeli rumah warga, mungkin, atau mungkin kalau ada ya membeli ruko," tutur Helmy.
Menurutnya pelayanan kantor kelurahan harus tetap berjalan. Jangan sampai persoalan tempat menghambat pelayanan administrasi masyarakat di kelurahan.
"Supaya solusi terhadap pelayanan yang ada di Makassar ini bisa teratasi dengan segera. Ya lucu dong kalau misalnya kantor lurah tidak punya kantor. Iya makanya kita berikan solusi. Banyak solusi yang kita tawarkan," sebut Helmy.
Simak rencana pembangunan kantor kelurahan di halaman selanjutnya...
Pembangunan Kantor Kelurahan Bertahap
Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiaman menuturkan Pemkot Makassar sudah mulai menganggarkan perbaikan kantor kelurahan secara bertahap. Tahun 2023 mendatang diharapkan sudah bisa dirampungkan keseluruhan.
"Tahun ini sudah ada kita kerja, pokoknya tahun ini sudah banyak kantor lurah yang kita perbaiki. Di Dinas Pekerjaan Umum tahun depan itu sudah ada 13 yang dikerja dari 17," ujar Helmy.
Dirinya menambahkan, pembangunan kantor kelurahan pun tergantung kerusakan. Jika masuk kategori berat dan butuh biaya besar, akan diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar.
"Artinya anggarannya di bawah Rp 200 juta kita serahkan kepada teman teman di kecamatan untuk mereka melaksanakan sendiri. Tapi kalau lebih dari Rp 200 juta, kita serahkan kepada teman teman di dinas PU," tandasnya.
Sementara Camat Rappocini Syahruddin tak menampik ada dua kelurahan yang kantornya rusak sehingga menjadikan kontainer posko Makassar Recover sebagai kantor sementara. Kelurahan yang dimaksud, yakni Kelurahan Tidung dan kelurahan Gunung Sari.
"Kondisi ruangannya kan tidak memungkinkan mi. Lagi mau direhab. Lagi sementara mau direhab," pungkas Syahruddin.
