Pemkot Makassar menyarankan 17 pemerintah kelurahan yang kantornya masih bermasalah agar mencari tempat sementara sembari menunggu pembangunan. Sewa ruko hingga membeli rumah warga jadi solusi.
"Kita juga arahkan untuk beberapa SKPD kalau misalnya dia tidak bisa membangun. Tidak ada lahan kosong. Kita arahkan mereka untuk membeli. Membeli apa? Membeli rumah warga, mungkin, atau mungkin kalau ada ya membeli ruko," beber Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman kepada detikSulsel, Senin (8/8/2022).
Menurutnya pelayanan kantor kelurahan harus tetap berjalan. Jangan sampai persoalan tempat menghambat pelayanan administrasi masyarakat di kelurahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya solusi terhadap pelayanan yang ada di Makassar ini bisa teratasi dengan segera. Ya lucu dong kalau misalnya kantor lurah tidak punya kantor. Iya makanya kita berikan solusi. Banyak solusi yang kita tawarkan," tuturnya.
Helmy mengatakan pembangunan baru dikatakan menjadi solusi yang tengah direncanakan Pemkot Makassar. Pembangunannya dilakukan secara bertahap sehingga butuh waktu.
"Kalau misalnya mereka punya lahan kosong. Atau kantor lurahnya memang sudah hancur. Tidak bisa digunakan sama sekali kita suruh membangun. Kalau tidak bisa membangun, ya kita serahkan tadi ke kepala dinas PU. Kalau tidak bisa membangun kita suruh membeli. Opsinya membeli," imbuh Helmy.
Diketahui sebanyak 17 kantor kelurahan bersoal. Masalahnya mulai dari rusak berat, ada yang sejak awal tidak punya kantor, hingga ada pula yang lahannya dikuasai warga gegara kalah gugatan di pengadilan.
Pemerintah Kelurahan yang tidak punya kantor, ada punya numpang di kantor kecamatan. Bahkan harus menggunakan kontainer Makassar Recover sebagai kantor pelayanan sementara.
"Kita data ada sekitar 17 (kantor kelurahan bermasalah). Nah solusinya. Karena mereka tidak punya kantor ada yang menumpang ada yang di kantor kecamatan. Ada juga menggunakan kontainer," ucap Helmy.
Menurut Helmy, Pemkot Makassar sudah mulai membangun kantor kelurahan tahun ini. Diharapkan semua kantor kelurahan yang rusak dan bermasalah bisa rampung tahun depan.
"Ada yang tahun ini sudah kita kerja. Pokoknya tahun ini sudah banyak kantor lurah yang sudah kita perbaiki," tegasnya.
Sementara Camat Rappocini Syahruddin tak menampik ada dua kelurahan yang berkantor di kontainer Makassar Recover. Lantaran kantor saat ini kondisinya sudah rusak sementara direhabilitasi.
"Kondisi ruangannya kan tidak memungkinkan mi. Lagi mau direhab. Lagi sementara mau direhab," ucap Syahruddin.
Dua kelurahan yang berpindah kantor sementara di kontainer, yakni Kantor Kelurahan Tidung dan Kelurahan Gunung Sari. Kedua kelurahan ini sudah dua bulan berkantor di kontainer.
"Ada (di Kelurahan) Gunung Sari. Kelurahan Gunung Sari itu lagi mau direhab situ. Jadi untuk sementara dia pindah di kontainer," ujarnya.
(sar/asm)