Berita Internasional

Amnesty International Nilai Markas Militer Ukraina Bahayakan Warga Sipil

Tim detikNews - detikSulsel
Senin, 08 Agu 2022 10:43 WIB
FILE - Smoke rises from the Metallurgical Combine Azovstal in Mariupol during shelling, in Mariupol, in territory under the government of the Donetsk Peoples Republic, eastern Ukraine, Saturday, May 7, 2022. Russia-backed separatists in eastern Ukraine say that at least 40 Ukrainian prisoners of war captured during the fighting for Mariupol have been killed by Ukrainian shelling. (AP Photo/Alexei Alexandrov, File)
Foto: Perang di Ukraina (AP Photo/Alexei Alexandrov, File)
Kyiv -

Amnesty International menilai Militer Ukraina langgar hukum perang karena bahayakan warga sipil. Pasukan Ukraina dituding mengekspos warga sipil karena mendirikan markas di tengah pemukiman penduduk.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan Amnesty International, mereka menyebut pasukan Ukraina telah membuat warga sipil di 19 kota dan desa di wilayah Kharkiv, Donbas dan Mykolaiv terancam bahaya.

Dilansir dari detikNews, pasukan Ukraina disebut membangun markas di sebelah tempat tinggal warga. Hal ini dinilai berpotensi menempatkan warga sipil pada ancaman serangan dari Rusia.


"Kami membuat penilaian ini berdasarkan aturan hukum humaniter internasional, yang mengharuskan semua pihak yang berkonflik untuk menghindari penempatan, sejauh mungkin, tujuan militer di dalam atau di dekat daerah berpenduduk padat," demikian pernyataan Amnesty International pada Minggu (7/8).

Adanya laporan Amnesty International tersebut rupanya memicu kemarahan di sejumlah negara yang tengah berperang dengan Rusia. Bahkan, seorang pejabat tinggi Amnesty International mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk protes.

Berikut temuan Amnesty International yang disebutkan dalam laporan tersebut:

  1. Markas militer di permukiman penduduk, termasuk sekolah dan rumah sakit
  2. Serangan diluncurkan dari area dengan populasi warga sipil

"Praktik militer Ukraina dalam menemukan sasaran militer di dalam wilayah berpenduduk sama sekali tidak membenarkan serangan Rusia yang membabi buta. Semua pihak dalam konflik harus setiap saat membedakan antara tujuan militer dan objek sipil dan mengambil semua tindakan pencegahan yang layak, termasuk dalam pemilihan senjata, untuk meminimalkan kerugian sipil. Serangan tanpa pandang bulu yang membunuh atau melukai warga sipil atau merusak objek sipil adalah kejahatan perang," demikian dipaparkan Amnesty International.

Adanya laporan dari Amnesty Internasional tersebut telah diprediksi bisa memicu kemarahan di Ukraina. Meskipun begitu, sebagai salah satu organisasi hak asasi, mereka mengaku akan tetap berdiri pada penilaiannya tersebut.

"Kami sepenuhnya mendukung temuan kami. Namun, apa yang kami dokumentasikan terkait apa yang dilakukan pasukan Ukraina membenarkan pelanggaran Rusia," lanjut Amnesty International.

Amnesty menyebut, telah mewawancarai ratusan korban Ukraina sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Dalam wawancara tersebut para korban menceritakan realitas brutal perang agresi Rusia yang dialami.

"Kami telah menantang dunia untuk menunjukkan solidaritasnya terhadap Ukraina melalui tindakan nyata, dan kami akan terus melakukannya," imbuh mereka.

Presiden Ukraina Berang

Akibat laporan yang dikeluarkan Amnesty Internasional, Kepala Kantor Amnesty Ukraina mengundurkan diri sebagai protes. Ia menuding Amnesty Internasional meniru propaganda Kremlin.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menentang dan berang atas laporan Amnesty International tersebut. Ia menilai Amnesty International telah mencoba "mengalihkan tanggung jawab dari penyerang kepada korban".



Simak Video "Amnesty Internasional Desak Kejagung Ambil Alih Kasus Brigadir J"
[Gambas:Video 20detik]
(urw/tau)