.webp)
"Kalau saya dipecat lagi, seluruh kader yang ikut sama saya di Maros itu, tidak ada yang tinggal. Kalau memecat ketua DPC itu pasti akan diikuti (kader) di bawah, banyak itu. Sekitar 2.000 kader ini yang minimal pengurus hingga level desa dan kelurahan," kata Amirullah kepada detikSulsel, Jumat (5/8/2022).
Amirullah menyebutkan, mundurnya 14 ketua PAC Demokrat di Maros menjadi sinyal bakal ada pengurus lainnya yang akan hengkang dari Demokrat. Bahkan mundurnya 14 ketua partai di tingkat kecamatan itu, akan diikuti ketua dan pengurus partai di 103 desa dan kelurahan se-Kabupaten Maros.
"Apakah itu akan keluar semua, pastilah. Buktinya mereka dengar saya diancam akan di-Plt-kan pada tanggal 27 (Juli), tanggal 22 (Juli) semua ketua PAC itu kan sudah mundur semua," ujarnya.
Amirullah menyebut 2.000-an kader yang akan mundur ini merupakan pengurus yang berpotensi ikut hengkang dari Demokrat Maros. Dia merinci, setiap pengurus di tingkat kecamatan memiliki minimal 30 pengurus. Sementara di tingkat desa/kelurahan, minimal 15 orang pengurus.
"Pengurus di kecamatan itu sampai 30 orang. Belum desa, kalau desa rata-rata sampai 15 orang. Jadi ini berpotensi ikut sama saya, orang saya yang bentuk (pengurus) kok. Buktinya saja, itu ketua (PAC) saja yang mundur, semua pengurusnya juga mundur. Itu-kan menandakan bahwa saya punya massa. Jadi 2.000 orang itu masih bisa bertambah," pungkasnya.
Amirullah Tantang DPP Demokrat Pecat Dirinya
Sebelumnya, Amirullah Nur Saenong menanggapi pernyataan (Bakomstra) DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra terkait pencopotan 3 Ketua DPC di Sulsel yang seharusnya dipecat juga sebagai kader. Amirullah menantang DPP untuk membuktikan pernyatannya itu.
"Seharusnya dari awal dipecat saja, karena mulai dari pelantikan (ketua DPD Demokrat Sulsel) saya tidak pernah hadir. Jadi saya menantang DPP untuk dipecat saja," kata Amirullah kepada detikSulsel, Kamis (4/8).
Jika DPP berdalih harus memecat kader yang tidak patuh aturan organisasi, Amirullah lalu menyinggung komitmen DPP Demokrat dalam menerapkan aturan partai saat Musda Demokrat Sulsel akhir 2021 lalu. Kebijakan DPP saat itu menurut Amir justru melenceng dari AD/ART Partai Demokrat.
"Kita diminta taat konstitusi partai, ya makanya kita tolak LPJ-nya ketua yang lama. Tanyakan ke jubir (Herzaky Mahendra Putra) bagaimana mekanismenya kalau 70 persen peserta menolak LPJ, apa masih bisa dipilih kembali?," tegasnya.
(ftk/tau)
