Pemkot Makassar menargetkan seluruh SKPD bisa menggenjot target realisasi APBD minimal 40 persen hingga September 2022. Target ini agar tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN khusus bulan Juni bisa dibayarkan.
"Kita berharap masuk September ini sudah di angka 40 persen semua. Kami pun mudah-mudahan bisa di angka itu," tutur Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Dakhlan saat dihubungi detikSulsel, Selasa (2/8/2022).
"Yang jelas kalau Juni saja 40 persen otomatis pencairan (TPP) bulan Juli-Agustus pasti persentasinya akan bertambah lagi," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dakhlan menjelaskan saat ini pembayaran TPP bulan Juni akan didasarkan pada indikator capaian anggaran di SKPD. Jika realisasi belanja masih di bawah 40 persen, maka TPP akan ditahan sampai target itu dipenuhi.
Kebijakan itu ditetapkan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto saat rapat koordinasi Juni lalu. Hal ini dikarenakan realisasi APBD Pemkot Makassar 2022 masih rendah mencapai 19 persen memasuki triwulan kedua.
"Kebijakan ini diambil karena melihat belanja kita memang pada saat itu baru sekitar waktu rapat bersama pak wali baru 19 persen. Ternyata atas dasar itu ya sudah kita tahan TPP-nya berharap belanja naik dululah. Nanti belanja naik 40 persen baru kita berusaha untuk cairkan," urai Dakhlan.
Menurutnya rendahnya realisasi anggaran di tiap SKPD ini karena masih adanya program kegiatan yang tidak dilaksanakan. Padahal pihaknya sudah memproses surat permintaan dana dari tiap SKPD agar bisa segera dibelanjakan.
"Ternyata kita keluarkan SPD, belanjanya masih rendah. Makanya kita coba telusur apa yang menjadi kendala. Jadi di samping ada kegiatan, meskipun SPD-nya keluar, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan," tuturnya.
Selain itu ada program kegiatan yang sudah sebagian besar dilaksanakan hanya saja tidak dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ). Makanya progres realisasi anggaran disebut tidak tercatat perkembangannya.
"Makanya biasa beda ki antara realisasi fisik dengan realisasi keuangannya. Besar ki realisasi fisiknya dibanding keuangannya. Karena itu tadi, ada beberapa kegiatan yang tidak dibuatkan SPJ-nya. Tapi ini sudah on progres semua, di angka 20 persen ke atas," ujar Dakhlan.
Hingga saat ini tercatat baru 11 SKPD yang capaian realisasi anggarannya di atas 40 persen. Artinya dari 51 perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar, masih ada 40 SKPD yang belum mencapai target.
"Sudah ada 11 SKPD yang sudah lebih 40 persen belanjanya. Artinya itu yang baru bisa dibayarkan TPP-nya untuk bulan Juni," urai dia.
Ada pun 11 SKPD yang realisasi anggaran mencapai 40 persen, yakni Kesbangpol, Inspektorat, Balitbangda, Dinas Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Satpol PP. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catat Sipil, Kecamatan Ujung Pandang, Rappocini, Biringkanaya, hingga Kecamatan Mariso.
Jika merunut atas hal itu, artinya dari 51 perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar masih ada 40 SKPD yang belum mencapai target realisasi anggaran 40 persen.
(sar/asm)