.webp)
Pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN untuk bulan Juni 2022 baru bisa dibayarkan di 11 SKPD lingkup Pemkot Makassar. Hal ini dikarenakan realisasi APBD di perangkat daerah tersebut sudah mencapai 40%.
"Selama belanja belum mencapai 40% ini tidak akan dibayarkan bulan Juni," tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Dakhlan saat dikonfirmasi detikSulsel, Selasa (2/8/2022).
Sementara hingga saat ini tercatat baru 11 SKPD yang capaian realisasi anggarannya di atas 40 persen. Artinya dari 51 perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar, masih ada 40 SKPD yang belum mencapai target.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah ada 11 SKPD yang sudah lebih 40 persen belanjanya. Artinya itu yang baru bisa dibayarkan TPP-nya untuk bulan Juni," ungkapnya.
Ada pun 11 SKPD yang realisasi anggaran mencapai 40 persen, yakni Kesbangpol, Inspektorat, Balitbangda, Dinas Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Satpol PP. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catat Sipil, Kecamatan Ujung Pandang, Rappocini, Biringkanaya, hingga Kecamatan Mariso.
"Untuk selanjutnya persentasenya akan kita atur ulang lagi. Nanti saya koordinasi dengan Bappeda," tambah Dakhlan.
Sementara untuk SKPD yang paling rendah realisasi anggarannya, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar dengan capaian 3,53 persen. Namun Dakhlan berdalih program kegiatan Dinas PU sementara proses lelang.
"Tapi inikan PU sudah on progres. Kapan masuk semua di ULP, sudah pasti melebih 40 persen," urai dia.
Pihaknya berharap agar SKPD terus memacu capaian anggarannya dengan melakukan percepatan pelaksanaan program kegiatan. Targetnya semua perangkat daerah sudah memenuhi target 40 persen realisasi anggaran pada September mendatang.
"Kita berharap masuk September ini sudah di angka 40 persen semua," jelas Dakhlan.
Sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto turut menegaskan SKPD yang masih rendah realisasi anggarannya, maka TPP-nya tidak akan dibayar.
"Jadi serapan anggaran itu harus digenjot lagi. Karena ada beberapa administrasi sudah putuskan bahwa selama tidak capai, TPP-nya saya tidak bayar," tegas Danny kepada detikSulsel, Kamis (30/6).
Bahkan dia mengancam akan mengganti pejabat jika capaiannya tidak signifikan hingga akhir tahun. Makanya dia mendesak agar program kegiatan segera direalisasikan.
"Karena kalau akhir tahun terlalu complang, pasti saya ganti (pejabatnya)," tandasnya.
(sar/asm)
