Peserta Seleksi BUMD Makassar Ancam Gugat Timsel-Pansel ke PTUN

Ibnu Munsir - detikSulsel
Selasa, 26 Jul 2022 20:42 WIB
Peserta seleksi BUMD Makassar ancam gugat hasil seleksi BUMD ke PTUN.
Foto: Peserta ancam gugat hasil seleksi BUMD Makassar ke PTUN. (Ibnu Munsir/detikSulsel)
Makassar -

Sejumlah peserta seleksi direksi dan dewan pengawas (dewas) BUMD Makassar mengancam melaporkan panitia seleksi (pansel) dan tim seleksi (timsel) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasil seleksi BUMD diminta dibatalkan lantaran pelaksanaannya dinilai cacat hukum.

"Kami rencana ke PTUN untuk membatalkan SK (hasil seleksi direksi dan dewas BUMD) itu. Kami anggap ini cacat hukum maladministrasi," ucap salah satu peserta BUMD Makassar Busrah Abdullah ditemui di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Selasa (26/7/2022).

Kedatangan Busrah di kantor LBH Makassar untuk berkonsultasi sekaitan rencana gugatan ke PTUN tersebut. Dia datang bersama dua peserta seleksi jabatan pimpinan BUMD Makassar, yakni Natsar Desi dan Sulaiman.


Busrah menuturkan, sejumlah pelanggaran ditemukan dalam pelaksanaan seleksi BUMD Makassar. Misalnya, jadwal tahapan tiap seleksi berubah-ubah. Selain itu pelaksanaan tes wawancara yang dianggap tidak profesional.

"Kami sudah dijadwal yang sudah ditetapkan, mereka itu tidak dilakukan. Terus kami diundang untuk diwawancara, (tetapi) kami tak diwawancara. Hanya ngobrol biasa oleh ketua tim pak Ansar dalam hal ini itu antara lain banyak," tuturnya.

Bahkan Busrah yang diketahui sebagai peserta seleksi calon dewas di PDAM Makassar ini sebelumnya menyebut ada peserta yang sempat diloloskan saat pendaftaran meski ada peserta yang melewati syarat umur 60 tahun.

"Sudah 60 lebih (usianaya) na batas dewas itu sampai 60. Alasannya mereka katanya mendaftar dari awal 20 tahun lalu. Nah ini sudah salah yang seharusnya pendaftaran saat ini," tegasnya.

Busrah pun lantas menyinggung persoalan regenerasi direksi dan dewas BUMD Makassar. Menurutnya regenerasi ini penting untuk memberi penguatan dalam struktur jabatan peningkatan kinerja perusahaan daerah di Makassar.

"Mana regenerasi, apa prestasinya karena syarat itu prestasi. PDAM 4 periode di sana berantakan itu prestasi kah, itu pertanyakan tidak berprestasi," terangnya.

Sebelumnya Busrah bersama rekannya yang lain juga sudah memasukkan laporan adanya dugaan pelanggaran atau maladministrasi di seleksi BUMD ke DPRD Makassar pada 13 Juli lalu. Namun hingga saat ini pascapelantikan direksi dan dewasnya, belum ada tindak lanjut dari DPRD.

"Sampai sekarang tanggal 26 (Juli) belum ada kabar beritanya ini (tindak lanjut laporan) yang kami tanyakan (terkait dugaan maladministrasi seleksi BUMD Makassar)," ujar Busrah.

Aduan terkait dugaan maladministrasi juga telah disampaikan ke Ombudsman Perwakilan Sulsel. Pihak Ombudsman, kata Busrah, tengah menunggu konfirmasi Ketua Timsel BUMD Makassar M Ansar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Makassar untuk dimintai keterangan.

"Sementara ini menunggu pulang dari Amerika ini pak Ansar karena saya dengar bersama-sama dengan kawan," tegasnya.

Sementara Ketua LBH Makassar Haedir mengatakan pihaknya masih akan mempelajari laporan. Pihaknya tidak hanya butuh keterangan dari peserta saja, namun juga timsel atau pansel.

"Tapi ini baru sepihak, kami belum mendengar dari timsel dan pihak lain. Kalau emang itu benar, sebenarnya memang ada pelanggaran di situ," terang Haedir.

Namun demikian pihaknya turut menyorot Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang jadi Ketua Timsel BUMD Makassar justru ikut dalam seleksi dan lolos sebagai dewas di PDAM Makassar.

"Ada juga peluang konflik interest. Dimana dalam pengumuman ada satu nama Sekda misalnya yang juga Timsel juga diumumkan sebagai peserta yang lulus," paparnya.



Simak Video "Ombudsman RI Temukan Maladministrasi di BPJS Ketenagakerjaan"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/asm)