.webp)
Waketum DPP Partai Golkar Nurdin Halid (NH) resmi melayangkan somasi kepada Ketua DPD Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP). Surat somasi dilayangkan kuasa hukumnya Syahrir Cakkari.
"Sebenarnya kita sudah resmi somasi pak Taufan Pawe sejak 22 Juli lalu. Somasi itu kita kirim ke DPD I (Golkar Sulsel), yang satunya lagi kita kirim melalui elektronik ke nomor handphone-nya (Taufan Pawe)," ujar Syahrir Cakkari kepada detikSulsel, Minggu (24/7/2022).
Dalam surat somasi itu, meminta kepada Taufan Pawe yang sebelumnya menyebut Nurdin Halid adalah otak dari mosi tidak percaya agar mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Taufan diberikan kesempatan 1x24 jam untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas pernyataannya itu terhadap Nurdin Halid.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan sampai tanggal 23 Juli pukul 16.30 Wita sudah jatuh tempo, Kesempatan meminta maaf dan memberi klarifikasi tidak dipergunakan dengan baik. Sampai hari ini," tambahnya.
Lantaran Taufan tidak merespons surat somasi yang dilayangkan, melalui kuasa hukumnya Nurdin Halid tengah mempertimbangkan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum pada pekan depan. Upaya hukum yang akan ditempuh itu tengah dikaji tim pengacara bersama Nurdin Halid.
"Kita akan mempertimbangkan segala sesuatunya dan menentukan harinya, karena sekarang tergantung Pak Nurdin Halid. Saya kira kita akan mengambil langkah (laporan hukum) antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu pilihan waktunya," pungkas Syahrir.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe menyebut ada campur tangan Nurdin Halid dalam gerakan mosi tidak percaya yang dilayangkan Kadir Halid Cs. Termasuk desakan sejumlah pengurus yang memintanya mundur dari kursi ketua Golkar Sulsel.
"Itu silakan saja. Buktinya kan kakaknya itu, Nurdin Halid otaknya ini. Saya juga akan mempersoalkan, Nurdin Halid ini kader Golkar atau bukan. Karena dia Nurdin Halid dan Kadir Halid ini setali tiga uang," ujarnya.
Taufan Pawe dengan tegas mengatakan seluruh keputusan yang lahir dalam rapat pleno yang dipimpin Kadir Halid itu tidak memiliki landasan aturan organisasi. Sebab tidak ada pendelegasian kewenangan dari Taufan Pawe kepada Kadir Halid.
"Rapat itu tidak sah. Mana ada di republik ini, organisasi ketua harian-nya itu yang mengambil kebijakan. Emangnya dia yang punya Golkar," pungkasnya.
(tau/sar)
