.webp)
Silang pendapat desain rel kereta api segmen Makassar antara Pemkot Makassar dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) membuat rencana pembebasan lahan tertunda. Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memediasi agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.
"Pihak Balai (BPKA Sulsel) ingin desain landed (at grade), sementara Pemkot Makassar maunya melayang atau elevated. Ini kan berbeda segala sesuatunya. Karena itu saya mengusulkan semua pihak duduk bersama dan Menhub menjembatani itu," kata Fauzi dalam keterangannya yang diterima detikSulsel, Selasa (19/7/2022).
Legislator asal Sulsel ini tidak menginginkan perbedaan pandangan ini dibiarkan berlarut-larut. Dirinya mendorong kedua pihak bisa mendapatkan titik temu agar tidak mengganggu pengerjaan proyek kereta api di Sulsel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menyayangkan silang pendapat antara Pemkot Makassar dan BPKA Sulsel terkait opsi jalur kereta elevated atau melayang dengan jalur di darat (at grade)," tuturnya.
Diketahui, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menginginkan jalur kereta api Makassar dibuat melayang (elevated). Danny tidak setuju jalurnya dibuat di darat (at grade) sesuai dengan rencana BPKA Sulsel.
"Saya anggap kereta api kalau at grade itu salah desain, termasuk penentuan yang tidak pas. Saya tidak mau dirusak ini tata ruang kota," kata Danny, Jumat (15/7).
Danny menegaskan, jalur kereta api yang dibuat di darat akan merusak rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Makassar. Makanya dia tegas menolak rencana penetapan lokasi (penlok) proyek kereta api segmen Makassar oleh Pemprov Sulsel.
"Bukan kereta apinya saya tolak, tapi yang saya tolak kenapa tidak elevated," sebutnya.
Sementara itu, Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa mengatakan Pemkot Makassar semestinya fokus dulu pembebasan lahan yang saat ini belum jelas.
"Terlalu dini kita berbicara teknologi pembangunannya, sebetulnya yang menjadi isu sentral sekarang adalah terkait dengan alokasi pengadaan tanah," ungkap Andi Amanna Gappa kepada detikSulsel, Minggu (17/7).
Andi mengingatkan anggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp 1,2 triliun terancam hangus jika tidak segera diserap. Ini lantaran proses pengadaan tanah masih berkutat lama pada proses penetapan lokasi (penlok).
"Nanti kalau misalnya pengadaan tanah ini bisa dijalankan, masalah desain mau elevated atau at grade, itu silahkan. Sebab kalau tanah tidak dituntaskan, tidak ada kepastian pembangunan konstruksinya," jelasnya.
(tau/sar)
