Pemprov Sulsel Bakal Alokasikan Rp 582 M untuk Pilkada 2024

Fathul Khair - detikSulsel
Rabu, 13 Jul 2022 21:34 WIB
ILUSTRASI/ Kantor Gubernur Sulsel
Kantor Gubernur Sulsel (Foto: Noval Dhwinuari Antony-detikcom)
Makassar -

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal menyiapkan dana hibah pilkada sebesar Rp 582 miliar untuk penyelenggara pemilu di APBD 2024. Dana ini masing-masing untuk KPU Sulsel Rp 406 miliar dan Bawaslu Sulsel Rp 176 miliar.

"Masuk di (APBD) 2024 nanti, kita sudah siapkan itu. Bawaslu juga sekalian. Namun ini belum final. Masih akan dikonsultasikan ke pak Gubernur," ungkap Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat kepada detikSulsel, Rabu (13/7/2022).

Hayat mengatakan sesuai pembahasan sementara, anggaran yang dialokasikan untuk KPU Sulsel sebesar Rp 406 miliar. Itu setelah melalui beberapa kali proses rasionalisasi.


"(Rp 406 miliar untuk KPU Sulsel) pastinya di BKAD (Badan Keuangan dan Aset daerah). Belum final, tapi sudah diancang-ancang ke situ," tambahnya.

Saat ditanya apakah masih ada kemungkinan pemangkasan anggaran untuk KPU Sulsel, Hayat belum bisa memastikan. Pihaknya masih menunggu petunjuk dari pusat.

"Karena ini pembahasannya masih jalan, tadi-kan sudah ketemu lagi (dengan KPU Sulsel)," pungkasnya.

Terpisah, Ketua KPU Sulsel Faisal Amir juga menyebut pembahasan anggaran Pilkada 2024 untuk KPU Sulsel belum tuntas. Masih akan dibahas kembali dalam pertemuan KPU Sulsel dan Pemprov Sulsel.

"Belum final. Masih pembahasan. Sudah dibentuk tim kecil ini melakukan rapat-rapat lagi," kata Faisal.

Dia menyebutkan, anggaran untuk KPU Sulsel sebesar Rp 406 miliar sudah cukup. Sehingga dia berharap tidak ada lagi pemangkasan anggaran.

"Itu kita sudah menyusunnya dengan waktu yang panjang, dan itu sudah menurut kami sudah pas untuk sekarang. Hanya saja kita menunggu jangan sampai ada regulasi membuat ada perubahan-perubahan," bebernya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menyebutkan anggaran yang bakal diterima dari Pemprov Sulsel sebesar Rp 176 miliar. Anggaran itu sudah melalui proses rasionalisasi dari anggaran awal yang diusulkan sebesar Rp 272 miliar lebih.

"Yang kami ambil full itu honor Panwascam dan PTPS (pengawas tempat pemungutan suara). Kemudian honor-honor lain kita bagi antara provinsi dan kabupaten," ujar Arumahi.



Simak Video "DPRD DKI Umumkan Berhentikan Anies Hari Ini"
[Gambas:Video 20detik]
(tau/sar)