.webp)
Legislator DPRD Makassar buka suara terkait hasil seleksi calon direksi dan dewas pengawas (dewas) badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Makassar yang diprotes sejumlah peserta seleksi. Apalagi ketua tim seleksi (timsel) lelang jabatan BUMD juga ikut tes hingga lolos sebagai calon dewas.
Ketua timsel lelang jabatan BUMD Makassar yang dimaksud, yakni M Ansar yang juga Sekretaris Daerah Kota Makassar. Dari hasil pengumuman, M Ansar berada di urutan kedua dari 16 pelamar calon dewas PDAM Makassar dengan nilai 8,23.
"Setahu saya perwakilan pemerintah langsung ditunjuk wali kota di dewas pengawas. Itu hak prerogatif walikota sebagai owner menunjuk perwakilan dari eksekutif di dewan pengawas," ucap anggota DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir saat dihubungi detikSulsel, Kamis (7/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya keterlibatan unsur pejabat Pemkot Makassar diatur dalam regulasi. Di mana pejabat eksekutif yang masuk sebagai dewas mewakili Wali Kota Makassar sebagai pemilik (owner) atas BUMD Makassar.
Selain Sekda Makassar, ada 4 pejabat Pemkot Makassar lain yang lolos sebagai calon dewas di BUMD Makassar. Ada pula Ketua Pansel lelang jabatan BUMD yakni Kepala BKPSDM Makassar Andi Siswanta Attas yang tercatat sebagai calon dewas di PD Pasar. Lalu Kepala Badan Bapenda Makassar Firman Pagarra sebagai Dewas PD Parkir Makassar Raya.
Selanjutnya Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Makassar Zuhur Dg Ranca sebagai Dewas PD Terminal Makassar Metro. Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Makassar Muhammad Roem Dewas PD Rumah Potong Hewan (RPH).
"Keterlibatan ASN di dewan pengawas itu mewakili owner pemerintah kota. Itu regulasi yang saya pahami waktu di perusda," ucap dia.
Namun Sekretaris Komisi A DPRD Makassar ini pun mengatakan, pihaknya bisa saja memanggil unsur pansel maupun timsel lelang jabatan BUMD Makassar. Jika ada aduan resmi yang masuk ke pihaknya sekaitan indikasi pelanggaran terkait hal tersebut.
"Kalau ada bukti bahwa ada tindakan melanggar prosedural, melanggar regulasi mungkin saja kita bisa mendorong proses (pemanggilan pansel dan timsel) itu," ucap Wahab.
Pasalnya Wahab mengaku belum menerima laporan resmi adanya peserta seleksi yang meragukan hasil penilaian lelang calon direksi dan dewas BUMD Makassar. Meski dirinya tak menampik jika dirinya mendengar adanya protes tersebut.
Salah satu contohnya, terkait adanya informasi sekaitan hasil penilaian yang diragukan kebenarannya oleh peserta lain. Menanggapi ini, Wahab meminta agar pansel membuka dokumen penilaian secara detail dan terbuka.
"Menurut saya sebaiknya dokumen hasil penilaian, ya buka aja di publik supaya tidak menimbulkan tanda tanya kan. Kalau dibuka kan tidak masalah, begini cara penilaiannya, ini hasil wawancara dan lainnya," urai Wahab.
Menurutnya pelaksanaan seleksi lelang calon direksi dan dewas BUMD Makassar adalah ajang seleksi pejabat publik. Maka dalam tahapannya masyarakat berhak tahu terkait tahapan administrasi hingga dokumen hasil penilaian dari seleksi tersebut.
"Sampaikan saja ke publik bagaimana model penilaiannya, teknis, dan lainnya. Kan hal-hal itu yang dipertanyakan beberapa orang peserta. Saya pikir itu bukan dokumen rahasia, itu dokumen publik, dibuka saja," pungkasnya.
Diketahui hasil seleksi calon direksi dan dewas BUMD Kota Makassar resmi diumumkan beserta perolehan nilai peserta, Selasa (5/7). Berdasarkan pengumuman bernomor: 011/PANSEL/VII/2022 ada total 88 peserta yang lolos tahapan tes dengan rincian posisi direksi 45 orang dan 43 untuk dewas.
Namun penetapan pejabat yang akan mengisi posisi direksi dan dewas menunggu penentuan dari Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk kemudian dilantik.
Simak di halaman selanjutnya soal protes peserta seleksi.
Protes Hasil Penilaian Lelang Jabatan BUMD
Keikutsertaan timsel dalam lelang jabatan BUMD Makassar ini diprotes sejumlah peserta seleksi. Menurutnya hal ini tidak etis dalam sebuah tahapan seleksi pejabat publik.
"Ada yang tidak etis adalah posisi M Ansar sekaligus sekda yang mewakili calon dewas dari Pemerintah Kota itu masuk dalam 7 orang tim penilai," tutur salah satu peserta seleksi calon direksi PDAM Makassar Natsar Desi saat dikonfirmasi, Rabu (6/7).
Natsar diketahui sebagai salah satu peserta seleksi calon direksi Perumda Air Minum (PDAM) Makassar. Dari hasil tes, dirinya berada di peringkat 11 dengan nilai akhir 7,41 dari 13 pelamar yang lolos seleksi.
Namun dirinya meragukan validitas penilaian tersebut. Natsar pun meminta timsel mau pun pansel menunjukkan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang sebelumnya dilalui.
"Ada beberapa tes yang harus muncul nilainya. Misalnya penilaian tentang keahlian, ujian tentang makalah, sampai kepada ujian terhadap wawancara yang dilakukan 7 orang tim penilai," tandasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Tahapan Tes Wawancara Diragukan
Sementara peserta seleksi lainnya yakni Busrah Abdullah juga meragukan tahapan tes wawancara yang menurutnya tidak profesional. Bahkan terkesan bukan sebuah tes wawancara mendalami kemampuan peserta.
"Saya juga kaget, tidak diwawancarai langsung bilang selesai. Apakah begitu caranya seleksi seorang seleksi. Saya yang banyak bicara soal nostalgia masa lalu. Tidak terkait dengan seleksi. Ngobrol saja baru dianggap selesai," keluh Busrah Abdullah.
Busrah Abdullah diketahui lolos seleksi calon dewas BUMD di urutan 13 dengan nilai 7,15 dari 16 pelamar. Dirinya juga protes sekaitan keikutsertaan Sekda Makassar M Ansar sebagai ketua timsel BUMD Makassar yang lolos calon dewas PDAM.
"Sekda ini beliau kan adalah ketua tim seleksi. Masa jadi pemain. Tiba-tiba ada namanya lulus," ujarnya.
