.webp)
Salah satu timsel yang dimaksud, yakni M Ansar. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar ini diketahui Ketua timsel calon direksi dan dewas BUMD kota Makassar.
"Ada yang tidak etis adalah posisi M Ansar sekaligus sekda yang mewakili calon dewas dari Pemerintah Kota itu masuk dalam 7 orang tim penilai," tutur salah satu peserta seleksi calon direksi PDAM Makassar Natsar Desi kepada detikSulsel, Rabu (6/7/2022).
Berdasarkan hasil pengumuman, M Ansar selaku Ketua Timsel BUMD Makassar ini lolos sebagai calon dewas di PDAM Makassar. Sekda Kota Makassar ini berada di urutan kedua dari 16 pelamar dengan nilai 8,23.
"Sementara dewas sendiri ada penilaiannya. Artinya kalau begitu Pak Ansar melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Ini tidak etis dalam proses penilaian pejabat publik. Memberikan nilai kepada diri sendiri," pungkasnya.
Natsar Desi juga beranggapan pelaksanaan seleksi calon direksi dan dewas BUMD yang dianggap tidak transparan. Bahkan ada indikasi maladministrasi.
"Ini bagi saya ada indikasi maladministrasi dalam proses seleksi calon direksi dan dewas BUMD di Makassar," papar Natsar.
Natsar mengaku sebagai salah satu peserta seleksi calon direksi Perumda Air Minum (PDAM) Makassar yang berada di peringkat 11 dengan nilai akhir 7,41 dari 13 pelamar yang lolos seleksi. Bahkan dia mengancam akan melaporkan dugaan tersebut ke Ombudsman Perwakilan Sulsel.
"Saya akan melapor ke Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk turun melakukan langkah penyelidikan," tegasnya.
Peserta seleksi calon Busrah Abdullah juga menyoroti lolosnya M Ansar sebagai calon dewas di PDAM Makassar. Padahal Sekda Kota Maassar itu berperan sebagai Ketua Timsel direksi dan dewas BUMD Makassar.
"Sekda ini beliau kan adalah ketua tim seleksi. Masa jadi pemain. Tiba-tiba ada namanya lulus. Pertanyaannya siapa yang kasih nilai. Siapa yang seleksi dia," tutur Busrah saat dikonfirmasi terpisah.
Diketahui Busrah Abdullah lolos seleksi calon dewas di PDAM Makassar di urutan 13 dengan nilai 7,15. Pelaksanaan proses seleksi pun dianggap tidak profesional, misalnya saat tes wawancara.
"Saya juga kaget, tidak diwawancarai langsung bilang selesai. Apakah begitu caranya seleksi seorang. Saya yang banyak bicara soal nostalgia masa lalu. Tidak terkait dengan seleksi. Ngobrol saja baru dianggap selesai," keluhnya.
Sementara Sekda Kota Makassar M Ansar menanggapi santai adanya sorotan tersebut. Dia berdalih hal ini sudah menjadi ketentuan dan masukan dari Wali Kota Makassar agar ada unsur perwakilan pejebat pemerintah masuk sebagai dewas di BUMD. Apalagi dirinya sudah melalui tes.
"Ada lima dari unsur pemerintah. Kita ikut psikotes juga dan masuk ke dalam yang diusulkan oleh pansel," ucap Ansar.
Diketahui, selain M Ansar sebagai pejabat Pemkot Makassar yang masuk unsur dewas PDAM Makassar, ada pula Kepala Badan Pendapatan Daerah Firman Pagarra sebagai Dewas PD Parkir Makassar Raya, lalu Kepala BKPSDM Makassar Andi Siswanta Attas sebagai Dewas PD Pasar.
Selain itu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Makassar Zuhur Dg Ranca sebagai Dewas PD Terminal Makassar Metro. Termasuk Kepala Dinas Pariwisata Makassar Muhammad Roem Dewas PD Rumah Potong Hewan (RPH).
"Sekarang saya sudah rangkap dengan dewas. Tidak ada masalah. Pj itu sama saja kerjanya dengan definitif. Itu ketentuan harus ada perwakilan dari Pemkot," pungkas Ansar.
(sar/asm)
