.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal memangkas anggaran dalam rancangan APBD tahun 2023 lantaran ada defisit Rp 900 miliar. Anggaran program kegiatan tiap SKPD pun akan dirasionalisasi demi efisiensi.
"Khusus 2023, karena kita masih minus. Kita minus atau defisit Rp 900 miliar. Itu kan terlalu besar, walaupun bisa saja akan ditopang dengan silpa," tutur Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kepada wartawan, Senin malam (4/7/2022).
Pria yang akrab disapa Danny ini mendesak sejumlah SKPD melakukan reviu ulang terhadap perencanaan program kegiatannya. Target sementara bisa dilakukan penghematan Rp 300 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus di-cut (dipangkas) minimal di-cut itu Rp 300 miliar. Tadi saya coba Rp 201 miliar hanya ada satu item dari tiga item besar," paparnya.
Ada pun sejumlah item kegiatan yang bisa dipangkas anggarannya, salah satunya perjalanan dinas. Termasuk kegiatan seminar yang asas manfaatnya minim, hingga bahan bakar minyak (BBM).
"Pertama perjalanan dinas pasti saya potong. Kedua efisiensi terkait biaya-biaya di Laskar Pelangi, ketiga, bahan bakar, keempat proyek-proyek atau seminar-seminar yang dianggap tidak perlu," sebut Danny.
Danny menargetkan rasionalisasi anggaran terhadap rancangan APBD tahun 2023 bisa selesai dalam waktu dekat. Tiap SKPD ditarget merampungkannya selama tiga hari ke depan.
"Akan disusun tiga hari ini. Tiga hari ini di-cut semua langsung dirasionalisasi semua," tegasnya.
Dirinya menekankan tiap SKPD agar menyusun program kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan harapan serapan anggaran bisa dimaksimalkan.
"Saya ingin menyampaikan kita transparan, mengoreksi semua. Dan koreksi itu terbuka," pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Dahlan mengatakan pihak bersama Inspektorat dan Bappeda akan mengawal proses rasionalisasi anggaran ini.
"Kalau terkait rasionalisasi, kan sudah ada perintahnya Pak Wali (akan ditindaklanjuti) BPKAD, Inspektorat sama Bappeda. Itu mungkin dalam waktu dekat kita ketemu," tutur Dahlan saat dikonfirmasi terpisah.
Salah satu yang juga ditekankan yakni item belanja untuk BBM. Anggaran yang dialokasikan tiap tahun untuk mendukung operasional kendaraan dinas.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Kabid (BPKAD) terkait dengan BBM karena datanya memang ada sama kami, di aset," jelasnya.
(sar/tau)
