.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto bakal mencopot pejabat SKPD lingkup Pemkot Makassar gegara serapan APBD yang masih rendah. Ancaman tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak dibayarkan pun akan diterapkan jika realisasinya tak kunjung meningkat.
"TPP-nya saya tidak bayar. Karena kalau akhir tahun terlalu complang (serapan APBD), pasti saya ganti (pejabatnya)," beber Danny saat dikonfirmasi detikSulsel, Kamis (30/6/2022).
Dari data yang dihimpun APBD Kota Makassar dengan pagu Rp 5,009 triliun baru dibelanjakan 19,51 persen. Realisasinya masih sangat rendah di masa anggaran yang sudah memasuki semester I tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi serapan anggaran itu harus digenjot lagi," tuturnya.
Danny mengaku sudah mengumpulkan seluruh pejabatnya agar serapan APBD yang masih rendah itu jadi evaluasi. Khususnya 11 SKPD yang masuk kategori merah karena realisasi anggarannya di bawah 15 persen.
"Karena kalau tidak diburu (realisasi anggaran) ditahan TPP-nya semua tidak dibayar," jelas Danny.
Salah satu SKPD yang menjadi sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Realisasi anggarannya yang paling terendah dengan capaian 2,64 persen.
Namun dirinya yakin anggarannya masih bisa digenjot hingga akhir tahun. Apalagi saat ini ada beberapa program kegiatannya yang masih tahap tender.
"Kalau PU bisa beberapa jalan (program kegiatannya). Saya agak ini yakin saya," imbuhnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Makassar A Zulfitra Dianta tak menampik rendahnya serapan APBD hingga memasuki semester I. Capaiannya baru 19,51 persen.
"Kalau serapan anggaran sampai 29 Juni itu data yang ada di kami kolektif dengan teman teman BPKAD secara keseluruhan kan realisasi 19,51 persen," ungkap Zulfitra.
Serapan anggaran hingga memasuki semester I tahun 2022 harusnya mencapai 40 persen. Namun saat ini masih jauh dari target.
"Kalau kita lihat jumlah ini memang rendah kalau semester I bulan Juni harusnya ada minimal di 40 persen, sehingga di sisa semester ll 50-60 persennya bisa tercapai," bebernya.
Simak daftar 11 SKPD terendah realisasi anggarannya di halaman selanjutnya.
Rapor Merah 11 SKPD Pemkot Makassar
Dari 51 SKPD lingkup Pemkot Makassar, ada 11 SKPD yang mendapat rapor merah lantaran realisasi anggarannya di bawah 15 persen. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum (2,64%), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (14,47%), Dinas Sosial (12,38%), Dinas Ketahanan Pangan (10,96%).
Selanjutnya, Dinas Pertanahan (12,81%), Dinas Lingkungan Hidup (13,75%), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (13,86%), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (10,26%), Dinas Pemuda dan Olahraga (11,20%), Dinas Perdagangan (12,31%), serta Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (13,31%).
"Jadi catatan merah itu ada di 11 SKPD yang realisasi anggarannya di bawah 15 persen," sebutnya.
Zulfitra menambahkan 30 SKPD lainnya dilaporkan realisasi anggarannya berkisar 15-30 persen. Kemudian 10 SKPD mencatatkan capaian anggaran berkisar 30-40 persen.
Penyebab minimnya realisasi APBD Dinas PU dijelaskan di halaman berikutnya.
Penjelasan Soal Dinas PU Minim Serap APBD
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Makassar A Zulfitra Dianta menjelaskan, Dinas PU minim serapan anggaran karena terhambat soal tender. Ada pula program kegiatan yang terpaksa harus disesuaikan di APBD Perubahan mendatang.
"Penjelasan oleh Kadis PU itu ada kendala di tender, karena ada rincian belanja yang kemudian salah tempat, salah kamar dan memang harus dilakukan penyesuaian di anggaran perubahan," sebut Zulfitra.
Namun dia realisasi anggaran Dinas PU diyakini akan meningkat mengingat sejumlah program kegiatan saat ini masih ditender. Meski ada juga yang baru siap tayang proses lelangnya.
"Jadi kalau proses tendernya sudah selesai mungkin realisasinya dalam waktu ini akan meningkat," jelasnya.
Simak Video "Video Kemendagri Mau Cek Dulu Kemampuan APBD untuk Danai Pilkada Ulang"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/asm)
