Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto bakal mencopot pejabat SKPD lingkup Pemkot Makassar gegara serapan APBD yang masih rendah. Ancaman tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak dibayarkan pun akan diterapkan jika realisasinya tak kunjung meningkat.
"TPP-nya saya tidak bayar. Karena kalau akhir tahun terlalu complang (serapan APBD), pasti saya ganti (pejabatnya)," beber Danny saat dikonfirmasi detikSulsel, Kamis (30/6/2022).
Dari data yang dihimpun APBD Kota Makassar dengan pagu Rp 5,009 triliun baru dibelanjakan 19,51 persen. Realisasinya masih sangat rendah di masa anggaran yang sudah memasuki semester I tahun ini.
"Jadi serapan anggaran itu harus digenjot lagi," tuturnya.
Danny mengaku sudah mengumpulkan seluruh pejabatnya agar serapan APBD yang masih rendah itu jadi evaluasi. Khususnya 11 SKPD yang masuk kategori merah karena realisasi anggarannya di bawah 15 persen.
"Karena kalau tidak diburu (realisasi anggaran) ditahan TPP-nya semua tidak dibayar," jelas Danny.
Salah satu SKPD yang menjadi sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Realisasi anggarannya yang paling terendah dengan capaian 2,64 persen.
Namun dirinya yakin anggarannya masih bisa digenjot hingga akhir tahun. Apalagi saat ini ada beberapa program kegiatannya yang masih tahap tender.
"Kalau PU bisa beberapa jalan (program kegiatannya). Saya agak ini yakin saya," imbuhnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Makassar A Zulfitra Dianta tak menampik rendahnya serapan APBD hingga memasuki semester I. Capaiannya baru 19,51 persen.
"Kalau serapan anggaran sampai 29 Juni itu data yang ada di kami kolektif dengan teman teman BPKAD secara keseluruhan kan realisasi 19,51 persen," ungkap Zulfitra.
Serapan anggaran hingga memasuki semester I tahun 2022 harusnya mencapai 40 persen. Namun saat ini masih jauh dari target.
"Kalau kita lihat jumlah ini memang rendah kalau semester I bulan Juni harusnya ada minimal di 40 persen, sehingga di sisa semester ll 50-60 persennya bisa tercapai," bebernya.
Simak daftar 11 SKPD terendah realisasi anggarannya di halaman selanjutnya.
Simak Video "Video: Polemik Dana Pemda Mengendap, Kepala Daerah Ramai-Ramai Buka Suara"
(sar/asm)